Kulon Progo Siapkan Enam Kawasan Industri untuk Menarik Investor

KULON PROGO – Sebanyak enam lokasi kawasan peruntukan industri (KPI) di Kabupaten Kulon Progo tengah disiapkan untuk ditawarkan kepada investor. Pemerintah daerah bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini memfokuskan pembahasan pada kesiapan lahan, regulasi tata ruang, serta potensi industri yang dapat dikembangkan di masing-masing kawasan.

Penyiapan kawasan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM di Kompleks Kantor Bupati Kulon Progo, Rabu (11/11). Pertemuan itu merupakan bagian dari penyusunan proyek investasi siap tawar atau Ready to Offer yang ditargetkan selesai tahun ini.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nur Fuad menilai Kulon Progo memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk menarik investasi industri. Tim BKPM bersama konsultan juga telah melakukan peninjauan lapangan guna mengidentifikasi potensi serta mengumpulkan data pendukung.

"Kulon Progo memiliki modal inti yang cukup dan potensi yang sangat besar untuk dikonsolidasikan. Tim kami bersama tim konsultan telah turun ke lapangan untuk mengumpulkan data serta menggali berbagai potensi yang siap diuji dan dipertemukan dengan visi investor," ujar Nur Fuad.

Menurutnya, enam lokasi KPI yang disiapkan, termasuk kawasan Sentolo, memiliki dukungan konektivitas infrastruktur dan transportasi yang dapat menunjang kegiatan industri. Sejumlah sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan antara lain industri pengolahan makanan, pertambangan, serta pengolahan komoditas unggulan daerah.

Meski demikian, kesiapan kawasan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur. Kepastian regulasi dan kesesuaian peruntukan lahan juga menjadi faktor penting sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor.

Pemkab Kulon Progo saat ini masih memproses penyelesaian aspek regulasi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kesesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penataan tersebut diperlukan agar pengembangan industri tidak bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan ruang maupun upaya menjaga ketahanan pangan.

Bupati Kulon Progo R. Agung Setyawan mengatakan, peningkatan investasi harus diikuti manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat setempat. Karena itu, keterlibatan warga lokal menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan pengembangan kawasan industri.

"Kita harus menggenjot peluang investasi di Kulon Progo, namun investasi tersebut harus memberikan dampak positif yang benar-benar diperlukan masyarakat. Warga lokal harus terlibat aktif, sehingga penataan potensi ini kita bedah dengan cermat sesuai aturan yang berlaku," tegas Agung.

Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi penduduk setempat sekaligus mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi baru. Namun, realisasinya masih bergantung pada kesiapan proyek dan minat investor terhadap potensi yang ditawarkan.

Untuk mempercepat penyusunan dokumen investasi, sejumlah organisasi perangkat daerah dilibatkan, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Dokumen Ready to Offer yang ditargetkan rampung pada akhir 2026 tersebut akan menjadi dasar penawaran proyek kepada investor. Melalui dokumen itu, pemerintah berupaya menyiapkan informasi mengenai potensi kawasan, persyaratan administratif, dan aspek hukum yang diperlukan sebelum investasi direalisasikan.

Dengan penyiapan tersebut, enam kawasan industri di Kulon Progo diharapkan memiliki kepastian perencanaan yang lebih baik sehingga dapat ditawarkan kepada investor dalam negeri maupun luar negeri.