Kabar Terbaru Kasus yang Menjerat Mantan Penjabat Gubernur Sulsel, Berkas Perkara Resmi Lengkap

MAKASSAR – Kasus hukum yang menjerat mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin kembali menjadi sorotan. Perkembangan terbaru menunjukkan berkas perkara yang ditangani penyidik kini resmi dinyatakan lengkap atau P21.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin menyatakan berkas perkara tersangka mantan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sudah lengkap dan segera dilimpahkan untuk proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar. 

"Segera kami limpah. Sudah (proses perampungan) mungkin dalam minggu ini P21 (berkas lengkap)," ujarnya merespons pertanyaan wartawan di Kantor Kejati Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu. 

Ia menjelaskan, tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel telah melengkapi seluruh berkas perkara sesuai dengan aturan. Selain itu, permohoan praperadilan diajukan tersangka, ditolak majelis hakim sehingga semakin menguatkan perkara tersebut. 

Kendati sebelumnya, bersangkutan mengajukan praperadilan terkait status tersangka dan penahanannya atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas, lalu permohonannya dikabulkan sebagian oleh majelis hakim. Namun, penyidik tidak patah arang, dan kembali menetapkannya tersangka. 
  
"Berdasarkan hasil praperadilan yang lama, kami yakin sepenuhnya akan akan ditolak. Dulu, kalau kita objektif, ditolak karena LHP-nya (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK belum ada. Itu inti sebenarnya. Tapi ini, apalagi (sekarang) sudah ada LHP BPKP," tuturnya mengungkapkan. 

Menurut mantan Aspidsus ini, dengan penetapan status tersangka, penyidik kembali mengulang proses penyidikan dari sebelumnya, termasuk surat perintah baru maupun adanya bukti baru dan alat bukti yang baru. 

Syarifuddin mengapresiasi putusan Majelis Hakim Tunggal dalam sidang praperadilan, menerima argumen hukum dari penyidik Bidang Pidsus Kejati Sulsel sebagai saksi, serta diperkuat pendapat saksi ahli hukum acara pidana Prof Hibnu Nugroho Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.  

Selain itu, praperadilan yang dimohonkan hanya terbatas pada pemeriksaan formal, bukan masuk pada pokok perkara, sehingga tidak menilai alat bukti yang dihadirkan, maupun kualitasnya. Jadi, hanya semata-mata formalitas yang dipenuhi, sehingga ini yang dipenuhi penyidik.
 
"Itu sudah kami penuhi semua. Hasil perhitungan sudah ada, alat bukti lebih dari dua sudah ada semua. Jadi, pendapat ahli yang menyimpulkan bahwa ini sudah terpenuhi alat bukti yang kami ajukan untuk menetapkannya sebagai tersangka, sudah terpenuhi semua," ucapnya meyakinkan. 

"Jadi, kami apresiasi putusan hakim, dan apa yang disampaikan oleh hakim sudah separarel dengan apa yang kami sampaikan dalam pembuktian di praperadilan," kata mantan Direktur Pengendalian Operasi Jampidsus Kejagung RI ini.

Sebelumnya, Bahtiar Baharuddin menjadi tersangka dan ditahan di Lapas Kelas IIB Maros dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bibit nanas tahun anggaran 2024 dengan nilai proyek Rp60 miliar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPH-BUN) Provinsi Sulsel pada APBD 2023-2024.

Kendati demikian, bersangkutan mengajukan praperadilan atas status tersangka dan penahanannya setelah menang praperadilan di PN Makassar pada Senin, 29 Juni 2026 dan langsung dibebaskan. Namun, upaya kandas, setelah penyidik kembali menetapkannya sebagai tersangka untuk kedua kalinya.   

Dalam perkara ini, kerugian negara mencapai Rp52,4 miliar. Bersangkutan disangkakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Selain Bahtiar, lima orang yang terlibat dan berstatus terdakwa kini sedang menjalani proses sidang di PN Tipikor Makassar, masing-masing Uvan Nurwahidah, Rio Erlangga, Ririn Riyan Saputra Ajnur, Rimawaty Mansyur, dan Hasan Sulaiman. Kelimanya juga disangkakan dakwaan pasal berlapis.