Imigrasi Bali Periksa 28 WNA Diduga Terlibat Investasi Bodong

BADUNG, BALI -- Kantor Imigrasi Ngurah Rai memeriksa sebanyak 28 warga negara asing (WNA) diduga terlibat investasi bodong yang bermarkas di salah satu kawasan permukiman di Ungasan, Kabupaten Badung, Bali.

"Kami tidak akan biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia," kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Ia merinci 28 WNA itu berasal dari Kamerun sebanyak 24 orang, Turkmenistan (3 orang) dan Georgia (1).

Mereka ditangkap dalam operasi gabungan Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada Kamis (5/11).

Operasi gabungan itu berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi yang diduga dijadikan markas kegiatan ilegal oleh puluhan WNA tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kegiatan tersebut dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian tugas antara seorang warga negara asal Georgia sebagai manajer, 24 orang warga negara Kamerun itu sebagai operator dan admin, serta tiga orang warga Turkmenistan berperan sebagai petugas keamanan.

Sedangkan berdasarkan pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar dari mereka merupakan pemegang izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12, kecuali tiga orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif.

Ia menjelaskan dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pemberian keterangan tidak benar dalam proses memperoleh visa atau izin tinggal tersebut menjadi dasar penerapan tindakan administratif keimigrasian.

Pihaknya akan mengenakan kepada seluruh 28 WNA itu berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) pendeportasian

Saat ini, seluruh WNA itu ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai menunggu pendeportasian dilaksanakan.

"Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Ramdhani menegaskan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat, khususnya di kawasan pariwisata Bali.

Menurut dia, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga kualitas pariwisata dan keamanan di Indonesia.

"Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali," ucapnya.

Ia menegaskan penindakan itu juga merupakan bagian memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.