Tuntut Perbaikan Pendidikan, Para Pelajar Prancis Blokade Puluhan Sekolah

PARIS — Para pelajar di Prancis memblokade pintu masuk puluhan sekolah menengah atas pada Selasa (10/11). Blokade tersebut dilakukan sebagai bentuk protes untuk menuntut perbaikan kondisi pembelajaran, dilansir dari CNA.

Aksi demonstrasi pelajar telah berlangsung di berbagai wilayah Prancis sejak September. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi tersebut berkembang menjadi protes yang lebih besar terkait meningkatnya biaya hidup.

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi tersebut diwarnai kekerasan oleh kelompok tertentu serta tuduhan tindakan brutal oleh kepolisian. Ketegangan ini terjadi menjelang pemilihan umum untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron pada tahun depan.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa, Prancis tengah menghadapi tekanan untuk mengendalikan utang negara. Kondisi tersebut membatasi kemampuan pemerintah untuk meredakan aksi protes melalui penambahan anggaran.

Kementerian Pendidikan Prancis mencatat sebanyak 49 dari total 3.700 sekolah menengah atas diblokade pada Selasa, 10 November 2026 pagi. Sekolah-sekolah tersebut menampung pelajar berusia 15 hingga 18 tahun.

Sementara itu, pihak berwenang memperkirakan beberapa ribu pelajar sekolah dan mahasiswa akan mengikuti demonstrasi di Paris pada Selasa sore. Serikat pelajar dan guru menyerukan peningkatan mobilisasi untuk terus memberikan tekanan kepada pemerintah.

Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (9/11). Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan sejumlah kebijakan untuk merespons tuntutan para pelajar.

Langkah tersebut mencakup penggantian secara bertahap platform seleksi daring untuk mengakses pendidikan tinggi. Pemerintah juga menyediakan bantuan keuangan bagi sejumlah sekolah yang paling membutuhkan.

Namun, para pelajar menilai kebijakan tersebut belum cukup untuk memenuhi tuntutan mereka. Ketidakpuasan juga disampaikan serikat pekerja terhadap langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Salah seorang pemimpin serikat pekerja mengkritik rencana kenaikan upah minimum sebesar 0,6 persen di luar penyesuaian rutin berdasarkan inflasi. Ia menilai tambahan kenaikan tersebut hanya memberikan manfaat yang sangat kecil bagi para pekerja.

Serikat pekerja kemudian menyerukan pelaksanaan aksi mogok dan demonstrasi nasional berikutnya pada 17 November. Seruan tersebut muncul setelah demonstrasi terkait meningkatnya biaya hidup pada Kamis pekan lalu diikuti ratusan ribu orang.

Pemerintah Prancis memperkirakan sekitar 575.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah negara tersebut. Namun, serikat pekerja menyebut jumlah peserta aksi mencapai 1,5 juta orang. ils/I-1