Sempat Kena Pangkas Efisiensi Inpres, Kota Bima Sukses Rebut Lagi Anggaran DAK Jalan 2027

KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, kembali memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Jalan sebesar Rp 2,28 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 setelah tiga tahun tidak menerima kucuran dana dari pemerintah pusat. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima Didi Fahdiansyah di Bima, Selasa (10/11), mengatakan pihaknya terakhir memperoleh DAK bidang jalan pada 2023 sebesar Rp14,21 miliar untuk penanganan empat ruas jalan.

Pada 2024, Kota Bima tidak mendapatkan alokasi karena nilai kemantapan jalan tercatat melebihi 70 persen.

Kondisi tersebut membuat daerah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan skema itu.

"Untuk DAK Bidang Jalan Tahun 2024, Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima tidak mendapatkan alokasi DAK disebabkan nilai kemantapan jalan Kota Bima melebihi 70 persen," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas PUPR berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram dan PFID Kementerian PUPR.

Berdasarkan masukan PFID, pemerintah kota melakukan perubahan keputusan wali kota mengenai status ruas jalan.

Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bima Nomor 100.3.3.3/428/V/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota Bima pada 22 Mei 2024.

Setelah perubahan status ruas jalan, nilai kemantapan jalan Kota Bima tercatat 61,43 persen. Kondisi itu membuka peluang bagi daerah untuk kembali memperoleh alokasi DAK bidang jalan.

Pada Oktober 2024, Kota Bima kemudian mendapatkan alokasi DAK bidang jalan untuk RAPBN 2025 sebesar Rp26,53 miliar guna menangani lima ruas jalan.

Namun, anggaran tersebut ditarik kembali setelah pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada penghapusan alokasi DAK bidang jalan di daerah.

Kota Bima kembali tidak memperoleh alokasi pada 2026 karena DAK bidang jalan hanya diberikan kepada sejumlah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Didi mengatakan, untuk Tahun Anggaran 2027, Bidang Bina Marga kembali mengajukan usulan melalui tahapan verifikasi data teknis pada Maret hingga Mei 2026, penginputan dalam aplikasi KRISNA DAK, serta penilaian rencana kegiatan usulan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan.

"Setelah melalui proses verifikasi data teknis, penginputan di aplikasi KRISNA DAK, serta penilaian rencana kegiatan usulan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2027, Kota Bima kembali memperoleh alokasi sebesar Rp2.286.785.000," ujarnya.