PDAM Dompu Targetkan 23 Ribu Sambungan Rumah pada 2030 Lewat Pinjaman Daerah

DOMPU - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rora (PDAM) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menargetkan peningkatan cakupan layanan hingga 23.000 sambungan rumah (SR) pada 2030 mendatang melalui peremajaan jaringan distribusi dan penguatan infrastruktur air baku.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Dompu H Didi Wahyudin di Dompu, NTB, Selasa (10/11), mengatakan pemerintah daerah telah mencantumkan rencana pinjaman daerah senilai Rp40 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam KUA-PPAS APBD 2027.

Pembiayaan tersebut direncanakan untuk mendukung pembenahan PDAM dan pembangunan penerangan jalan umum.

"Kami sudah mendapatkan informasi mengenai rencana pinjaman tersebut. Sebagai pengelola, kami siap mendukung dan menyukseskan rencana pinjaman itu," katanya.

Saat ini, jumlah pelanggan resmi PDAM sekitar 5.300 sambungan, menurun dari sebelumnya sekitar 8.000 pelanggan. Penurunan tersebut dipengaruhi pemasangan sambungan ilegal, keterbatasan jangkauan distribusi, serta sejumlah persoalan teknis lainnya.

Untuk memperluas pelayanan, PDAM memprioritaskan peremajaan jaringan pipa utama dan pipa pembagi hingga saluran rumah tangga. Pembenahan itu diharapkan memperlancar distribusi sekaligus membuka peluang penambahan pelanggan baru.

Didi menjelaskan, PDAM akan mengoptimalkan tiga instalasi pengolahan air (IPA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Dompu dan Woja, yakni IPA Rora berkapasitas 100 liter per detik, IPA Selaparang 40 liter per detik, serta IPA Mila yang direncanakan berkapasitas 100 liter per detik.

Saat ini, IPA Rora dan Selaparang telah beroperasi. Kontinuitas distribusi air rata-rata mencapai 15,55 jam per hari, meningkat dibandingkan 2024 yang sekitar delapan jam per hari.

Selain itu, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) berhasil ditekan dari 65 persen pada 2024 menjadi 34,36 persen berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2026.

Meski menunjukkan perbaikan, cakupan pelayanan air minum PDAM baru mencapai 9,23 persen, masih di bawah target 26,25 persen. Sementara itu, kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan baru mencapai 7,99 persen.

Didi mengakui perbaikan manajemen dan keuangan belum cukup untuk mengeluarkan perusahaan dari status sakit selama persoalan utama berupa keterbatasan pelayanan air bersih belum teratasi.

"Memang ada progres perbaikan dari tahun ke tahun. Bahkan untuk manajemen dan keuangan, hasil audit BPKP kita sudah WTP. Namun, karena masalah dasarnya, pelayanan air bersih yang belum teratasi, sehingga PDAM belum keluar dari status sakit," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur air bersih di Dompu juga melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK), serta pemerintah daerah. BWS direncanakan menangani pembangunan pipa transmisi dan intake dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp69 miliar.

Sementara itu, BPBPK akan membangun IPA Mila sekaligus mengoptimalkan fasilitas pengolahan air di Rora dan Selaparang untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pelayanan.

Didi mengatakan, setelah peremajaan jaringan dan peningkatan pelayanan berjalan optimal, PDAM berkomitmen membantu pembayaran cicilan pinjaman daerah melalui kontribusi dividen perusahaan.

Di sisi lain, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Dompu meminta pemerintah daerah mengkaji secara komprehensif rencana pinjaman Rp40 miliar tersebut. Anggota Banggar DPRD Dompu Sirajuddin mengingatkan agar pembiayaan itu memperhitungkan kemampuan fiskal dan kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam catatan Banggar, RAPBD Dompu 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,170 triliun dan belanja Rp1,227 triliun, sehingga mengalami defisit Rp56,67 miliar. Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp70 miliar, terdiri atas SiLPA Rp30 miliar dan pinjaman daerah Rp40 miliar, sedangkan pembayaran pokok cicilan utang dialokasikan Rp13,33 miliar serta belanja bunga Rp2,4 miliar.

Banggar meminta pemerintah memastikan ketersediaan sumber pembiayaan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberlanjutan fiskal daerah. Penguatan pendapatan asli daerah juga dinilai penting mengingat struktur pendapatan Dompu masih didominasi dana transfer.