Menhub Desak PT KAI Percepat Tambahan 8 KRL Baru

JAKARTA - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera memenuhi kebutuhan delapan rangkaian kereta rel listrik (KRL). Pengadaan tersebut merupakan bagian dari rencana pemenuhan 35 rangkaian kereta yang telah disusun sejak 2023.

“Delapan itulah yang, paling tidak. Harus segera dipenuhi sesuai dengan rencana yang sudah disetujui pada saat itu," kata Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11) lalu.

Dudy menjelaskan rencana pengadaan sebelumnya mencakup sekitar 35 rangkaian kereta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 rangkaian berasal dari Tiongkok, sementara sebagian lainnya merupakan produk PT Industri Kereta Api (INKA).

Menurut dia, penambahan armada perlu segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. "Kan masyarakat membutuhkan sekali kereta itu," ujar dia.

Di tengah pembatalan rencana impor KRL bekas dari Jepang, Dudy juga mengaku belum berkomunikasi dengan KAI mengenai keputusan tersebut. Ia juga mengaku belum mengetahui alasan pasti perusahaan membatalkan rencana pengadaan kereta bekas.

"Saya belum bicara sama KAI soal yang rencana mereka untuk mengimpor, kemudian tidak jadi. Nah, saya pingin tahu makanya, apakah tidak mengimpor KRL bekas itu (alasannya) seperti apa," kata Dudy.

Meski begitu, Dudy menegaskan kualitas kereta dan standar keselamatan penumpang harus menjadi pertimbangan utama. Pengadaan armada diharapkan dapat memberikan layanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

"Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik. Yang sesuai dengan standar keselamatan," kata dia.

Dudy menyerahkan keputusan mengenai skema pengadaan kepada KAI dengan mempertimbangkan aspek bisnis perusahaan. Namun, ia mengingatkan agar rencana tersebut tetap memperhatikan kepentingan industri perkeretaapian dalam negeri.

"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita. Jadi perlu pertimbangan yang bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan," ujar dia.

Dudy juga meminta KAI mempertimbangkan kecepatan pengadaan sekaligus kualitas kereta. Dengan begitu, kebutuhan armada dapat segera dipenuhi tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Ya KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," ujar Dudy. ils/I-1