Jepang Susun Cara Unik Atur Penggunaan Internet dan Medsos Anak

TOKYO - Pemerintah Jepang melalui sebuah panel ahli, Selasa (10/11) mengumumkan rancangan pedoman keterlibatan orang tua atau wali dalam penggunaan internet oleh anak berdasarkan usia dan tahap perkembangan anak.

Pedoman tersebut menekankan komunikasi dan pemberian nasihat sebagai pendekatan yang diutamakan.

Pedoman itu membagi anak berusia 0 hingga 18 tahun ke dalam enam tahap perkembangan dan merekomendasikan perluasan secara bertahap terhadap jenis aktivitas daring yang dapat mereka lakukan secara mandiri.

Sebagai contoh, panel ahli di Badan Anak dan Keluarga merekomendasikan agar orang tua atau wali mengajarkan kepada siswa sekolah menengah pertama dan atas, yang umumnya menggunakan media sosial, tentang risiko mengunggah konten di internet. Namun, mereka juga diminta tetap menghormati kemandirian dan privasi anak.

Panel tersebut akan melanjutkan pembahasan mengenai pedoman itu, termasuk kemungkinan penerapan pembatasan menyeluruh berdasarkan usia terhadap penggunaan media sosial. Laporan akhir ditargetkan dapat disusun paling cepat pada Desember.

Pedoman keterlibatan orang tua atau wali itu juga menguraikan langkah-langkah untuk melindungi anak dari konten daring yang berbahaya dan kecanduan internet, dengan tetap mengakui pentingnya internet untuk pembelajaran, ekspresi diri, dan komunikasi.

Bagi anak berusia dua tahun ke bawah, pedoman itu mengutamakan interaksi langsung antarmanusia. Pedoman tersebut juga merekomendasikan agar orang tua atau wali dan anak berusia 10 hingga 12 tahun, yang kemungkinan menggunakan tablet di sekolah, menyepakati aturan penggunaan internet di rumah melalui diskusi.

Untuk anak berusia 16 hingga 18 tahun yang umumnya duduk di bangku sekolah menengah atas, pedoman itu merekomendasikan agar orang tua atau wali berfokus memberikan nasihat dan dukungan ketika diminta. Dengan demikian, remaja dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan potensi dampak unggahan mereka di media sosial.

Laporan sementara yang dirilis panel tersebut pada Juli 2026 mengusulkan agar operator media sosial diwajibkan menerapkan langkah verifikasi usia yang lebih ketat. Laporan akhir diperkirakan akan mencakup metode khusus untuk menerapkan ketentuan tersebut. Ant