DPR RI Berharap Kebijakan Perpajakan Turut Perhatikan Aspek Daya Beli Perempuan

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli perempuan. Menurut dia, produk sanitasi menstruasi merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan perempuan.

Anis mengatakan, kebijakan perpajakan tidak hanya perlu memperhatikan aspek penerimaan negara, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut penting karena kebutuhan produk sanitasi menstruasi tidak dapat dipisahkan dari proses biologis perempuan.

“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari,” ujar Anis dalam keterangan pers tertulis, Selasa (3/11).

Ia menjelaskan, pengenaan PPN efektif 11 persen terhadap pembalut merupakan konsekuensi ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, pemerintah dinilai tetap memiliki ruang untuk mengevaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

Menurut Anis, dampak pajak konsumsi dapat dirasakan berbeda oleh setiap kelompok masyarakat. Perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan perempuan kepala keluarga berpotensi menghadapi beban pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sanitasi menstruasi.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Anis mendorong Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi produk sanitasi menstruasi. Kajian tersebut diharapkan mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara dan manfaat sosial bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kebijakan fiskal yang baik perlu memperhatikan keadilan sekaligus menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Akses terhadap produk sanitasi menstruasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan dan kualitas hidup perempuan.

“Optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan,” ucap dia.

Anis berharap pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap pengenaan PPN pembalut dengan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Menurutnya, perhatian terhadap kebutuhan dasar perempuan merupakan bagian dari upaya menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan. ils/I-1