Bogor Siapkan Lumbung Sosial Rp400 Juta per Titik, Bantuan Bencana Tak Perlu Menunggu Lama

Kabupaten Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan anggaran Rp400 juta per titik untuk pembangunan infrastruktur lumbung sosial di sejumlah kecamatan rawan bencana guna mempercepat penyaluran bantuan darurat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Selasa (10/11), mengatakan pembangunan lumbung sosial tersebut menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mendekatkan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

"Kita membangun beberapa lumbung sosial. Tadi disepakati bahwa tiap lokasi biaya pembangunan infrastrukturnya Rp400 juta di beberapa kecamatan se-Kabupaten Bogor, khususnya kecamatan yang rawan bencana," kata Rudy.

Ia menjelaskan sejumlah kecamatan yang menjadi sasaran pembangunan lumbung sosial antara lain Cigudeg, Leuwiliang, Rumpin, Pamijahan, Megamendung, dan Cisarua.

Menurut dia, pembangunan fasilitas tersebut diperlukan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri atas 40 kecamatan, sehingga penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan distribusi bantuan dari satu lokasi.

Rudy menyebutkan setiap lumbung sosial akan dilengkapi berbagai perlengkapan tanggap darurat, seperti tenda pengungsian, matras, selimut, serta persediaan bahan kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan kebutuhan khusus bagi kelompok rentan, termasuk bayi dan ibu hamil, agar bantuan dapat segera disalurkan ketika terjadi bencana.

"Lumbung sosial itu di dalamnya ada perlengkapan tanggap darurat, seperti tenda, matras tempat tidur, selimut, kebutuhan bahan pokok, kebutuhan bayi, dan kebutuhan ibu hamil," ujarnya.

Rudy mengatakan setiap lumbung sosial juga akan dilengkapi petugas yang bersiaga setiap saat untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu menunggu pengiriman seluruh kebutuhan logistik dari pusat pemerintahan di Cibinong ketika terjadi kondisi darurat di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten.

"Pada saat terjadi bencana, jam berapa pun ada petugas lumbung sosial yang siaga. Jadi, jam berapa pun dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat," katanya.

Ia menegaskan pembangunan lumbung sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat penanganan bencana berbasis kewilayahan, terutama di daerah yang memiliki kerawanan banjir dan tanah longsor.

"Bogor cukup luas, tidak bisa dilakukan pendekatan intervensi dari satu tempat. Kita ingin semua kebutuhan masyarakat satu per satu didekatkan kepada masyarakatnya secara langsung," ujar Rudy.