Bapanas Setop Izin Baru Beras Fortifikasi, 8 Pengajuan di Jatim Ditahan

JAKARTA — Temuan pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi mendorong pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin produksi. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri kini memperketat pemeriksaan terhadap produsen dan menelusuri dugaan penyimpangan hingga ke proses produksi. Langkah ini memastikan produk yang beredar memenuhi standar gizi dan mutu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan bahwa moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak berjalan sebelum tata kelola beras fortifikasi dibenahi. Pemerintah juga memperketat penelusuran terhadap produsen yang diduga memasarkan produk dengan persyaratan yang tidak sesuai.

“Udah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua”, ujar Kepala Bapanas Amran di Jakarta, Rabu (11/11). 

Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik terkait disegel.

“Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Dipasar, ditarik. Pabriknya disegel”, tegasnya.

Upaya penegakan hukum juga menunjukkan perkembangan melalui penetapan tersangka dalam perkara penyimpangan di sektor perberasan. Kepala Bapanas Amran menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2 minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sekarang sudah tersangka 36 dalam 2 minggu. Kami kejar terus, kami komitmen kejar terus”, terang Amran.

Pemerintah memastikan produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana sesuai ketentuan.

“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar”, tandasnya.

Secara terpisah, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan bahwa evaluasi terhadap beras fortifikasi berangkat dari hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang. Dari jumlah tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.

"Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapanas, dari 27 merek dagang itu 25 tidak memenuhi syarat terkait dengan beras fortifikasi. Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat”, ungkap Andriko. 

Andriko menambahkan, kebijakan moratorium juga berlaku terhadap pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi. 

Di Jawa Timur, terdapat delapan pelaku usaha yang kembali mengajukan permohonan produksi. Namun, seluruh pengajuan tersebut belum dapat diproses sampai pemerintah menyelesaikan pembenahan tata kelola dan memastikan persyaratan produksi dapat dipenuhi.

"Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tambah dia.

Hasil pemeriksaan terhadap 25 merek beras fortifikasi menunjukkan pelanggaran pada persyaratan administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk. Seluruh merek tersebut diproduksi oleh 11 produsen. Dari jumlah itu, Satgas Pangan Polri telah meningkatkan penanganan terhadap 2 produsen yang menaungi 9 merek ke tahap penyidikan. Proses hukum terhadap para produsen tersebut terus berjalan.

Moratorium izin dan evaluasi persyaratan produksi menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola beras fortifikasi. Penerbitan izin akan kembali dilakukan setelah produsen memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan diperketat agar beras fortifikasi yang beredar sesuai dengan klaim kandungan gizi dan standar mutu yang ditetapkan.