Bakom RI Tegaskan Tidak Ada Lagi Peluang Gibran Tempuh Jalur PTUN

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan sudah tidak ada lagi celah hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya. 

"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (11/11).

Syahganda yang berkunjung ke kantor LKBN ANTARA, menyebut klaim yang disampaikan Gibran diminta berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal ijazahnya oleh Presiden, bertentangan dengan pernyataan Yusril yang menyebut tidak ada lagi peluang menempuh jalur PTUN. Menurut Syahganda, pernyataan Yusril itulah yang dianggap sebagai kebenaran.

Syahganda menuturkan, dia berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril soal persoalan tersebut sebelum Yusril masuk ke ruangan Presiden di Istana pada Selasa (10/11).

Dia juga menilai Presiden tidak mungkin mendorong Wapres menempuh langkah itu, karena Presiden sedang menelusuri pihak yang memakai hasil penyadapan terhadap dirinya. Pekan lalu, kata Syahganda, dia dipanggil Presiden selama dua jam untuk membahas situasi setelah penyadapan itu.

"Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman," ucapnya.

Sebelumnya, usai bertemu Presiden pada Selasa (10/11), Gibran mengklaim salah satu saran Presiden adalah agar dia tetap fight di PTUN. Caranya dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S-1 dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

Yusril sebelumnya menegaskan putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. MA mengabulkan kasasi gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Dalam putusan terpisah, MK disebut tidak menemukan bukti ijazah sekolah Gibran di luar negeri yang dipakai untuk mengurus penyetaraan setingkat SMA.