Tingkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dorong Penggunaan QRIS

BENGKAYANG – Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mendorong perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah transaksi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan pemanfaatan pembayaran digital perlu diperluas, terutama pada sektor usaha dan pelayanan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi daerah.

"Pemanfaatan QRIS berpotensi memperluas inklusi keuangan, memperkuat ekonomi digital, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pelaku usaha di lapangan," kata Sebastianus Darwis saat kegiatan sosialisasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah dan QRIS di Aula Rangkaya Kantor Bupati Bengkayang, Selasa (10/11).

Menurut dia, optimalisasi PAD menjadi fondasi penting untuk memperkuat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Namun, penerimaan retribusi daerah masih menghadapi tantangan karena tata kelola pemungutan dan pembayarannya belum sepenuhnya terdigitalisasi secara terpadu.

"Untuk mengatasi persoalan tersebut, tentu Pemkab Bengkayang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengusulkan pembangunan aplikasi khusus retribusi daerah yang terintegrasi pada Tahun Anggaran 2027," ujarnya.

Darwis meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola retribusi mulai menyediakan pilihan pembayaran digital, termasuk menggunakan QRIS.

Ia menilai digitalisasi pembayaran dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi.

Selain untuk mendukung penerimaan daerah, penggunaan QRIS juga diharapkan semakin dikenal dan dimanfaatkan pelaku usaha serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia turut memberikan materi mengenai Cinta, Bangga, Paham Rupiah serta perlindungan konsumen dari pinjaman online dan penyelenggara jasa pembayaran maupun kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank ilegal.

"Kita berharap melalui edukasi tersebut, masyarakat semakin memahami sistem pembayaran digital, mengenali risiko transaksi keuangan ilegal, serta memanfaatkan layanan pembayaran yang aman dan sesuai ketentuan," ujarnya.