Sumatra Terancam Bencana Susulan, Indonesia Genjot Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Dampak Lebih Parah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi terkait lainnya untuk menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatra guna mencegah bencana susulan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra menjelaskan sebanyak 41 bencana susulan terjadi di beberapa daerah terdampak bencana di Sumatra pada periode April 2026 sampai dengan November 2026.

Oleh karena itu, mitigasi bencana seperti normalisasi sungai dan OMC menjadi fokus kerja Satgas PRR sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo.

"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak, red.) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada (curahnya, red.) minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," kata Tito saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam (9/11), menjelaskan kembali arahan Presiden saat rapat.

Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana membahas antara lain dua agenda yaitu evaluasi kinerja Satgas PRR Pascabencana Sumatra, serta antisipasi dan mitigasi bencana di beberapa daerah menjelang puncak musim hujan.

Dalam jumpa pers yang sama, Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani menjelaskan dirinya melaporkan kepada Presiden mengenai prakiraan puncak musim hujan di beberapa daerah Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia, Faisal menyampaikan, telah memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember. Puncak musim hujan, ia melanjutkan, diperkirakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu pada Desember, Januari dan Februari.

"Tadi dalam rapat banyak dibahas terkait antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir longsor akibat curah hujan ekstrem," kata Kepala BMKG.

Oleh karena itu, BMKG pun menyusun dan menyiarkan informasi peringatan dini di beberapa daerah rawan yang dapat diakses di laman resmi BMKG.

Laman tersebut memberikan informasi peringatan dini terkait curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa, dan tsunami. "Itu bisa diakses, dan itu sampai tingkat kecamatan. Jadi, kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas," kata Faisal.

Dia menyampaikan BMKG saat ini bekerja bersama BNPB mengidentifikasi sekaligus menjalankan rencana mitigasi di daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem.

Operasi modifikasi cuaca

Kepala BMKG juga menjelaskan pemerintah daerah, khususnya yang terdampak bencana, dapat menetapkan wilayahnya berstatus siaga darurat bencana sehingga BNPB nantinya dapat melakukan OMC di daerah tersebut dengan supervisi dari BMKG.

"Kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua cara. Pertama, mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan. Jadi, dijatuhkan di daerah perairan atau daerah-daerah yang tidak membahayakan. Kedua, kita menggunakan bahan semai kecil, lebih kecil dari 2 mikron, atau flare, atau dengan kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awannya akan terpecah, dan tidak terjadi hujan," kata Faisal.

Dia mengatakan BMKG juga berupaya memastikan hujan tidak turun di daerah-daerah yang sungainya belum rampung dinormalisasi.

"Kita ketahui ada 38, kurang lebih, sungai, yang belum atau sedang proses normalisasi. Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar. Itu juga akan kita jaga supaya (daerah tersebut, red.) tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," sambung dia.