Sleman Berhasil Kurangi 14.200 Rumah Tak Layak Huni, Tersisa 6.800 Unit

SLEMAN – Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusut signifikan dalam kurun sekitar 15 tahun terakhir. Dari sekitar 21.000 unit yang tercatat pada awal pendataan 2010, sebanyak 14.200 rumah telah mendapat bantuan perbaikan sehingga kini tersisa sekitar 6.800 unit yang masih membutuhkan penanganan.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Muhammad Nurrochmawardi, mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil program rehabilitasi rumah yang dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan.

"Keberhasilan penurunan jumlah RTLH tersebut tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan penanganan rata-rata sebanyak 1.000 unit setiap tahunnya. Jadilah kita tangani selama kurang lebih hampir 15 tahun. Dan sekarang database kami tinggal 6.800-an ya," kata Nurrochmawardi di Sleman, Selasa (10/11).

Menurut dia, pembiayaan perbaikan rumah tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman. Program tersebut juga memperoleh dukungan dari APBD DIY, pemerintah pusat, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), lembaga filantropi, serta lembaga pengelola zakat.

"Sinergi pendanaan yang kuat ini menjadi kunci utama menurunnya angka RTLH di Bumi Sembada," katanya.

Pada 2025, Pemkab Sleman mengalokasikan bantuan rehabilitasi sekitar 600 unit rumah melalui APBD kabupaten. Sementara pada 2026, jumlah rumah yang ditargetkan memperoleh bantuan dari APBD murni mencapai lebih dari 400 unit.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemkab Sleman juga tetap mempertahankan program perbaikan RTLH sebagai prioritas meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Nurrochmawardi menjelaskan, nilai bantuan yang diterima setiap keluarga tidak ditetapkan secara seragam. Besarannya disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan bangunan, yakni antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per unit.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, DPUPKP terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan melalui tim verifikasi. Selain kondisi rumah yang harus memenuhi kategori tidak layak huni, penerima bantuan wajib berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin serta telah tercatat dalam basis data resmi.

Dari sisi sebaran wilayah, Prambanan dan Seyegan sebelumnya termasuk kawasan dengan jumlah RTLH cukup tinggi karena memiliki kantong-kantong kemiskinan. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas rehabilitasi sejak awal program dan menurut DPUPKP telah dituntaskan penanganannya.

Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan untuk mempercepat perbaikan ribuan rumah yang tersisa. Dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penentu, mengingat kebutuhan rehabilitasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Nurrochmawardi menyebutkan, alokasi anggaran tahunan untuk program RTLH umumnya berkisar Rp8 miliar hingga Rp9 miliar. Pada periode sebelumnya, anggaran tersebut bahkan pernah mencapai rata-rata sekitar Rp10 miliar per tahun.

Upaya penambahan anggaran juga mendapat perhatian DPRD Sleman. Sejumlah anggota dewan mendorong peningkatan pembiayaan agar lebih banyak keluarga dapat memperoleh bantuan perbaikan rumah.

"Meskipun sebagian besar wilayah prioritas telah tertangani, upaya percepatan penanganan sisa RTLH ke depan terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk jajaran anggota dewan Kabupaten Sleman. Para wakil rakyat menunjukkan kepedulian yang tinggi agar alokasi anggaran penanganan ini bisa ditingkatkan. Meski usulan penambahan anggaran dari dewan cukup besar, pemerintah tetap harus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah yang riil, dengan tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif," katanya.

Selain dukungan pemerintah, keterlibatan sektor swasta melalui CSR dinilai tetap diperlukan meskipun kontribusi pendanaannya relatif terbatas. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penanganan 6.800 RTLH yang masih tercatat di Sleman.

"Langkah konkret ini diharapkan mampu mewujudkan hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Sleman," katanya.