Peringatan 81 Tahun Hari Pahlawan: Saatnya Lahir Pahlawan-Pahlawan Kesejahteraan Sosial.

Dari Pahlawan Kemerdekaan Menuju Pahlawan Kesejahteraan Sosial. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tahun 2026 menandai 81 tahun peristiwa heroik Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Peristiwa tersebut bukan sekadar catatan sejarah perjuangan bersenjata, melainkan simbol keberanian, pengorbanan, persatuan, patriotisme, dan kecintaan rakyat terhadap kemerdekaan bangsanya.

Delapan puluh satu tahun silam, rakyat Surabaya bersama para pejuang, ulama, santri, pemuda, tentara, dan berbagai elemen masyarakat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kekuatan kolonial yang hendak kembali menguasai negeri ini.

Dengan persenjataan yang terbatas, mereka menghadapi kekuatan militer Sekutu yang jauh lebih modern. Ribuan orang menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Namun, semangat perjuangan mereka tidak pernah padam.

Sejarah mencatat Bung Tomo sebagai salah seorang tokoh yang membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya. Sejarah juga mencatat peran penting Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dipelopori KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama Nahdlatul Ulama dalam membangkitkan kewajiban moral dan keagamaan mempertahankan kemerdekaan.

Pertempuran Surabaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan Indonesia dipertahankan melalui perpaduan semangat kebangsaan, keyakinan agama, keberanian rakyat, dan cita-cita kemanusiaan.

Namun, setelah 81 tahun berlalu, kita perlu mengajukan pertanyaan mendasar: apakah cita-cita para pahlawan telah sepenuhnya terwujud?

Indonesia memang telah merdeka secara politik, memiliki pemerintahan sendiri, berdaulat, dan diakui masyarakat internasional. Akan tetapi, jutaan rakyat masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, keterbatasan pendidikan, kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, dan ketidaklayakan tempat tinggal.

Karena itu, peringatan Hari Pahlawan tidak boleh berhenti pada romantisme sejarah. Kita perlu menerjemahkan kembali nilai-nilai kepahlawanan sesuai tantangan zaman.

Jika dahulu para pahlawan berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, sekarang bangsa Indonesia membutuhkan pahlawan-pahlawan baru yang berjuang membebaskan rakyat dari kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial.

Mereka adalah pahlawan-pahlawan kesejahteraan sosial. Kemerdekaan Bukan Tujuan Akhir. Para pendiri Republik Indonesia tidak pernah menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan akhir perjuangan bangsa.

Kemerdekaan merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, bermartabat, dan sejahtera.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan empat tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Negara tidak cukup hanya menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah. Negara juga berkewajiban menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pancasila menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kelima. Artinya, pembangunan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kebudayaan harus bermuara pada terwujudnya keadilan sosial.

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar, pengembangan sistem jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial bukan sekadar program pemerintah atau kegiatan belas kasihan. Kesejahteraan sosial merupakan amanat konstitusi, tujuan bernegara, dan hak seluruh warga negara.

Ukuran keberhasilan kemerdekaan tidak cukup dilihat dari kemegahan gedung pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau pembangunan infrastruktur.

Keberhasilan kemerdekaan harus tercermin dalam kehidupan rakyat: apakah mereka memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang terjangkau, tempat tinggal yang manusiawi, serta kesempatan meningkatkan taraf hidupnya?

Di sinilah perjuangan para pahlawan menemukan relevansinya dalam kehidupan Indonesia kontemporer.Kemiskinan dan Ketimpangan: Medan Perjuangan Baru. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa. Dari daratan hingga lautan, dari pertanian hingga pertambangan, dari energi hingga kehutanan, tersedia potensi ekonomi yang sangat besar.

Indonesia juga memiliki penduduk dalam jumlah besar, kekayaan budaya, kemampuan teknologi yang terus berkembang, serta modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas masyarakat.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan yang merata.

Masih terdapat kesenjangan pendapatan, ketimpangan penguasaan aset produktif, perbedaan kualitas pelayanan publik, serta kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun antardaerah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan penting pembangunan nasional, meskipun berbagai indikator memperlihatkan perbaikan dalam jangka panjang.

Perlu pula dipahami bahwa pengukuran kemiskinan memiliki beragam pendekatan. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional dengan standar paritas daya beli untuk keperluan perbandingan antarnegara.

Perbedaan metode dan garis kemiskinan dapat menghasilkan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin secara berbeda.

Karena itu, angka kemiskinan tidak boleh sekadar menjadi bahan perdebatan politik. Data harus digunakan untuk memahami persoalan, menentukan prioritas, memperbaiki kebijakan, dan mengevaluasi hasil pembangunan.

Kemiskinan juga tidak hanya berarti kekurangan pendapatan. Kemiskinan dapat berupa keterbatasan pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, kesempatan kerja, akses teknologi, modal usaha, dan perlindungan sosial.

Bahkan, terdapat keluarga yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih sangat rentan jatuh miskin ketika menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, bencana, atau kenaikan biaya kebutuhan pokok.

Inilah tantangan perjuangan bangsa yang harus dijawab dengan kesungguhan.

Jika dahulu musuh yang dihadapi para pahlawan adalah kekuatan penjajah, sekarang tantangan yang harus diatasi ialah kemiskinan struktural, ketimpangan kesempatan, lemahnya pelayanan sosial, korupsi, dan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat rentan.

Perjuangan tersebut tidak memerlukan senjata, tetapi membutuhkan keberanian moral, kejujuran, ilmu pengetahuan, kebijakan yang tepat, anggaran yang berpihak kepada rakyat, serta kerja sama seluruh komponen bangsa. Siapakah Pahlawan-Pahlawan Kesejahteraan Sosial? Kepahlawanan tidak selalu identik dengan peperangan, pangkat militer, jabatan politik, atau tanda kehormatan negara.

Dalam pengertian moral dan sosial, kepahlawanan merupakan keberanian berkorban, kesediaan mengabdi, ketulusan membantu sesama, serta kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Seorang guru yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak keluarga miskin merupakan pejuang kesejahteraan sosial.

Tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di daerah terpencil merupakan pejuang kemanusiaan.

Petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menyediakan kebutuhan masyarakat, serta pekerja yang menggerakkan perekonomian nasional juga memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan bangsa.

Demikian pula pekerja sosial, pendamping penyandang disabilitas, pengasuh anak terlantar, pendamping lanjut usia, relawan kebencanaan, pengelola panti sosial, serta para penggerak pemberdayaan masyarakat.

Mereka mungkin tidak dikenal secara luas. Nama mereka mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah. Namun, pengabdian mereka memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Kepahlawanan sosial juga dapat lahir dari lingkungan pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan lembaga kemasyarakatan.

Pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki pelayanan publik, memberantas korupsi, dan melindungi masyarakat lemah sedang menjalankan nilai kepahlawanan.

Pengusaha yang menciptakan pekerjaan layak, memberikan upah adil, mengembangkan usaha kecil, dan memberdayakan masyarakat turut menjalankan pengabdian sosial.

Ilmuwan yang menghasilkan teknologi untuk membantu petani, nelayan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin juga berkontribusi dalam perjuangan kesejahteraan.

Dengan demikian, pahlawan kesejahteraan sosial adalah mereka yang menggunakan ilmu, tenaga, harta, kewenangan, dan pengaruhnya untuk mengangkat harkat, martabat, serta kualitas kehidupan sesama manusia.

Sebutan tersebut merupakan penghargaan moral atas pengabdian sosial, bukan pengganti gelar resmi Pahlawan Nasional yang ditetapkan melalui mekanisme kenegaraan.

Indonesia membutuhkan semakin banyak manusia yang memiliki jiwa kepahlawanan seperti itu. Dari Bantuan Sosial Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Perjuangan kesejahteraan sosial harus diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Bantuan sosial merupakan instrumen penting untuk melindungi kelompok miskin dan rentan. Negara wajib memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya memperoleh perlindungan yang layak.

Namun, bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan pembangunan kesejahteraan.

Bagi keluarga yang memiliki anggota berusia produktif dan mampu bekerja, bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan pendidikan, pelatihan keterampilan, akses permodalan, pendampingan usaha, kesempatan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal.

Bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok yang memerlukan dukungan jangka panjang, negara harus menyediakan pelayanan sosial serta perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Karena itu, pendekatan kesejahteraan sosial perlu dibangun berdasarkan kondisi nyata setiap rumah tangga.

Rumah tangga dan rumah warga harus menjadi basis utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah perlu mengetahui secara akurat keadaan setiap keluarga, mulai dari pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga kebutuhan perlindungan sosial.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran program, sepanjang terus dimutakhirkan, diverifikasi, dan digunakan secara bertanggung jawab.

Ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan bukan sekadar berapa banyak anggaran yang dibelanjakan atau bantuan yang dibagikan.

Ukuran utamanya adalah berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan, memperoleh penghidupan layak, memiliki ketahanan ekonomi, dan mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai agenda pembangunan yang terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Cita-cita Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem dan semakin mendekati kondisi tanpa kemiskinan pada 2035–2045 harus diperjuangkan melalui tahapan yang realistis, indikator yang jelas, dan keberpihakan anggaran yang konsisten.
Kolaborasi Nasional Melahirkan Pahlawan-Pahlawan Sosial Perjuangan kesejahteraan sosial tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendirian.

Negara memegang tanggung jawab konstitusional utama. Namun, masyarakat, dunia usaha, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan berbagai organisasi sosial memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi.

Indonesia memiliki tradisi gotong royong yang kuat. Ajaran agama juga mendorong zakat, infak, sedekah, wakaf, derma, pelayanan kemanusiaan, dan solidaritas sosial.

Potensi tersebut perlu dikelola secara lebih produktif, terorganisasi, transparan, dan berkelanjutan.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta dapat memperluas kontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan usaha mikro dan kecil, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pembukaan kesempatan kerja.

Perguruan tinggi dapat memperkuat penelitian, inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, dan pendampingan masyarakat.

Organisasi keagamaan dapat mengembangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan sosial berbasis komunitas.

Sementara itu, lembaga kesejahteraan sosial dapat menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat, sumber daya pembangunan, dan pelayanan sosial.

Kolaborasi harus menghindari tumpang tindih program, persaingan kelembagaan yang tidak produktif, serta kegiatan yang hanya berorientasi pada seremonial.

Diperlukan pembagian peran yang jelas, sistem pendanaan berkelanjutan, tata kelola profesional, dan evaluasi berdasarkan dampak nyata.

Kepahlawanan sosial tidak cukup diwujudkan melalui niat baik. Ia membutuhkan integritas, kompetensi, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kesediaan bekerja secara konsisten. 

DNIKS dan Gerakan Nasional Kesejahteraan Sosial Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk ikut mengembangkan semangat kepahlawanan kesejahteraan sosial.

Melalui semangat "Sejahtera untuk Semua", DNIKS mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Gerakan tersebut perlu diwujudkan melalui konsolidasi organisasi, kaderisasi, pengembangan program, advokasi kebijakan, mobilisasi partisipasi publik, penguatan pendanaan, serta kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

DNIKS juga perlu mendorong peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial agar semakin profesional, transparan, akuntabel, mandiri, dan berorientasi pada pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dijadwalkan berlangsung pada 19–22 November 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat gagasan dan kerja sama.

Simposium ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret mengenai pembenahan organisasi, penguatan kolaborasi, peningkatan kualitas program, sistem pendanaan berkelanjutan, dan kebijakan nasional kesejahteraan sosial.

Lembaga kesejahteraan sosial harus semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak rentan, dan keluarga prasejahtera.

Para pekerja sosial, relawan, penggerak komunitas, dan pengelola lembaga kesejahteraan sosial juga perlu memperoleh perhatian yang lebih besar dalam bentuk peningkatan kapasitas, perlindungan, dukungan kelembagaan, dan penghargaan atas pengabdiannya.

Kita perlu membangun ekosistem yang memungkinkan semakin banyak orang menjadi penggerak perubahan sosial.

Dengan demikian, semangat kepahlawanan tidak berhenti sebagai kenangan sejarah, tetapi tumbuh menjadi gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Kepahlawanan Sosial sebagai Panggilan Agama, Pancasila, dan Kemanusiaan Perjuangan kesejahteraan sosial mempunyai landasan moral yang kuat dalam ajaran agama, Pancasila, konstitusi, budaya Nusantara, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Islam mengajarkan pentingnya keadilan, kepedulian terhadap fakir miskin, perlindungan anak yatim, dan tanggung jawab sosial.

Al-Qur'an Surah Al-Ma'un memberikan peringatan keras terhadap sikap mengabaikan anak yatim dan tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin.

Surah An-Nahl ayat 90 menegaskan perintah Allah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Surah Al-Hasyr ayat 7 mengandung prinsip penting agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok orang kaya.

Ajaran agama-agama lain juga menempatkan kasih sayang, kepedulian kepada sesama, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai utama kehidupan.

Pancasila mempertemukan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan falsafah kebangsaan.

Sementara itu, budaya Nusantara mewariskan tradisi gotong royong, tolong-menolong, musyawarah, dan solidaritas sosial.

Dalam perspektif kemanusiaan universal, kesejahteraan sosial juga berkaitan dengan hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, pengurangan ketimpangan, dan perlindungan kelompok rentan.

Karena itu, perjuangan kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab administratif pemerintah.

Ia merupakan panggilan agama, amanat Pancasila, perintah konstitusi, warisan budaya Nusantara, tanggung jawab kemanusiaan, dan komitmen masyarakat dunia.

Nilai-nilai tersebut harus menjadi energi moral bagi lahirnya pahlawan-pahlawan kesejahteraan sosial.
Penutup: Melanjutkan Perjuangan Para Pahlawan Peringatan 81 tahun Hari Pahlawan, 10 November 2026, harus menjadi momentum memperbarui tekad kebangsaan.

Kita menghormati para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, penghormatan yang paling bermakna bukan hanya melalui upacara, tabur bunga, pidato, atau pembangunan monumen.

Penghormatan terbaik adalah melanjutkan cita-cita perjuangan mereka. Jika generasi 1945 telah berjuang mempertahankan kemerdekaan politik, generasi sekarang harus memperjuangkan kemerdekaan sosial dan ekonomi.

Jika dahulu para pahlawan berjuang agar Indonesia terbebas dari penjajahan, sekarang kita harus berjuang agar rakyat terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, birokrat yang melayani dengan integritas, pengusaha yang memiliki tanggung jawab sosial, ilmuwan yang menghasilkan solusi, tokoh agama yang menggerakkan solidaritas, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap sesama.

Indonesia membutuhkan jutaan pahlawan kesejahteraan sosial yang bekerja dengan ilmu, kejujuran, ketulusan, keberanian moral, profesionalisme, dan semangat pengabdian.

Kepahlawanan bukan hanya tentang keberanian menghadapi kematian, tetapi juga tentang kesediaan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi orang lain.

Kepahlawanan bukan hanya tentang pengorbanan pada masa lalu, tetapi juga tentang tanggung jawab membangun masa depan.

Para pahlawan kemerdekaan telah mewariskan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tugas generasi sekarang adalah melahirkan pahlawan-pahlawan kesejahteraan sosial yang mampu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan sejahtera untuk semua.

Itulah makna perjuangan yang harus terus dihidupkan dari generasi ke generasi.

Selamat memperingati Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Saatnya lahir pahlawan-pahlawan kesejahteraan sosial di seluruh penjuru Nusantara.

Wallahu a'lam bish-shawab.