Bogor Memerlukan Anggaran Rp600 Miliar untuk PPPK Penuh Waktu

BOGOR – Ada sekitar 10.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu untuk menjadi penuh waktu pada tahun 2027 di Kabupaten Bogor. Untuk membuat mereka yang paruh waktu menjadi penuh waktu diperlukan dana Rp600 miliar.

“Kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp600 miliar seiring rencana perubahan status kepegawaian ribuan PPPK mulai 1 Januari 2027,” tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan, Senin.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat. Sebab telah terjadi kesepakatan pemerintah bersama DPR mengenai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027.

Menurutnya, apabila seluruh pembiayaan tersebut ditanggung pemerintah pusat, APBD Kabupaten Bogor berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar. “Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kita berharap seperti itu,” ujarnya.

Meski demikian, Wildan memastikan, pemerintah daerah tetap menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD untuk mengantisipasi apabila pembiayaan dari pemerintah pusat belum terealisasi. Dia menyebutkan, pembiayaan PPPK paruh waktu pada tahun ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dana yang diperlukan sekitar Rp300 miliar.

“Tahun ini masih tanggung jawab daerah, masih paruh waktu. Sekitar Rp300 miliaran untuk paruh waktu,” katanya. Wildan berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan pembiayaan PPPK penuh waktu pada tahun depan, sehingga beban belanja pegawai pemerintah daerah dapat berkurang.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi penuh waktu. “Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu,” kata Rudy.

Dia menegaskan, Pemkab Bogor siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan status kepegawaian tersebut karena ribuan PPPK telah berkontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemkab Bogor sebelumnya telah mengukuhkan sebanyak 9.687 PPPK paruh waktu tanggal 14 November 2025 sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, pemerintah pusat bersama DPR telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 yang mencakup berbagai profesi. Rudy mengatakan kemampuan fiskal daerah mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK yang akan mengalami perubahan status kepegawaian.

“Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu,” kata Rudy. Menurutnya, pembiayaan PPPK paruh waktu selama ini juga telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor sehingga pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.

Rudy menilai ribuan PPPK tersebut merupakan bagian dari aparatur yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor. “Mereka sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor,” ujarnya. Dia menegaskan Pemkab Bogor akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Apa yang menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, maka kami sami’na wa atha’na, kita tindak lanjuti bersama-sama,” katanya.