Sepuluh Mantan Kapolri Sampaikan Dukung Pemerintah dan Penegakan Hukum

JAKARTA – Para purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat dan mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku.

Menurut keterangan diterima di Jakarta, Senin (09/11), sebanyak 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan dukungan tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu (08/11).

"Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan resmi Sekretariat Kabinet.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo menerima para mantan pimpinan Polri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri," lanjut keterangan tersebut.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso.

Turut hadir Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Sebanyak 10 mantan kapolri yang datang itu menjabat dalam rentang periode 1998-2019. Dalam rombongan mantan kapolri itu, tidak ada Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz yang menjabat pada periode 1 November 2019–27 Januari 2021.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk menyampaikan pandangan dan dukungan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Pertemuan itu digelar saat tengah berjalan proses pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang diduga dilakukan oleh jenderal bintang empat berinisial LSP beserta beberapa perwira tinggi Polri.