Jangan Terburu-buru Berharap BSU, Data Penerima Masih Diverifikasi

JAKARTA – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja, terutama di tengah tekanan biaya hidup dan ketidakpastian kondisi ekonomi.

Melalui bantuan tersebut, pemerintah diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran kelompok pekerja berpenghasilan rendah sekaligus menopang konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, efektivitas BSU tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran dan jumlah penerima, tetapi juga ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, serta keberlanjutan kebijakan perlindungan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan data sebaran porsi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja masih dalam proses verifikasi.

Maka, kata Yassierli, pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.

Yassierli saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11), mengatakan perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.

Usai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima, lanjutnya.

“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.

Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.

Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Adapun aturan mengenai penyaluran BSU telah terbit melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Selain itu, pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja atau buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

BSU tidak diberikan kepada pekerja atau buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Adapun pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.