Indonesia Targetkan 80 Persen Rumah Sakit Jalankan Program Pengendalian AMR pada 2029

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan 80 persen rumah sakit di Indonesia telah menjalankan Program Pengendalian Resistansi Antimikroba (AMR) pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menghadapi ancaman mikroorganisme yang kebal terhadap obat antimikroba, termasuk antibiotik.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, resistansi antimikroba bukan lagi ancaman yang hanya perlu diantisipasi pada masa mendatang, melainkan persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba 2026 di Jakarta, Senin (9/11).

Menurut Dante, resistansi antimikroba berkembang secara bertahap dan tidak selalu terlihat melalui kejadian wabah besar. Penyebarannya berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan, mulai dari fasilitas kesehatan, peternakan, pertanian, sumber air, hingga lingkungan masyarakat.

Kondisi tersebut membuat pengendalian AMR membutuhkan kerja sama lintas sektor dan tidak bisa hanya mengandalkan penanganan di rumah sakit. Ancaman mikroorganisme kebal obat juga melintasi batas negara sehingga diperlukan koordinasi antarpihak untuk menerjemahkan komitmen kebijakan menjadi langkah konkret.

Konferensi Regional Asia Pasifik ketiga yang berlangsung pada 9–10 November 2026 itu diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific. Pertemuan tersebut menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk membahas langkah percepatan pengendalian AMR sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan regional.

Data global menunjukkan, resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian pada 2021 dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya. Dampak persoalan ini menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk bayi baru lahir yang mengalami sepsis, ibu pascapersalinan, petani, hingga kelompok lanjut usia.

Di Indonesia, komitmen pengendalian AMR telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah sasaran untuk memperkuat pengendalian resistansi antimikroba di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain menargetkan 80 persen rumah sakit menjalankan Program Pengendalian AMR pada 2029, pemerintah juga menetapkan sasaran agar 60 persen rumah sakit pemerintah mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris. Target ini menjadi salah satu bagian dari upaya memperbaiki tata kelola penggunaan antibiotik di fasilitas kesehatan.

“Saat kita bertemu lagi nanti di tahun 2029, mari kita pastikan kita datang tidak hanya dengan rencana, namun membawa bukti dan hasil yang nyata,” tambah Wamenkes Dante.

Sementara itu, Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai tantangan utama pengendalian AMR saat ini berada pada tahap pelaksanaan. Ia melihat masih terdapat kesenjangan antara komitmen yang disampaikan dalam berbagai deklarasi dengan penerapannya di lapangan.

Kesenjangan tersebut terlihat dalam sejumlah aspek, mulai dari kesesuaian antara rencana dan alokasi anggaran hingga penerapan pedoman penggunaan antibiotik dalam praktik peresepan di masyarakat. Karena itu, komitmen yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi program dan tindakan yang benar-benar berjalan.

Konferensi tersebut dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara dan membahas tujuh pokok bahasan utama. Agenda pembahasan meliputi percepatan implementasi Deklarasi Politik PBB 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health yang menghubungkan sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Forum itu juga membahas antimicrobial stewardship atau tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab. Pendekatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengendalian AMR karena penggunaan antimikroba perlu dikelola melalui praktik yang tepat.

Seluruh hasil pembahasan konferensi akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief. Dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama menjelang pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2029.

Dalam penutupan pertemuan, Dr. Lal kembali mengingatkan bahwa pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi berbagai sektor dan negara. Menurutnya, ancaman resistansi antimikroba tidak dapat ditangani melalui upaya yang berjalan sendiri-sendiri karena penyebaran mikroorganisme kebal obat tidak mengikuti batas administrasi maupun kewenangan lembaga.

“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” tegasnya.