Kelas Menengah Makin Tertekan, Stimulus Pemerintah Belum Menyentuh Akar Masalah

Perlindungan daya beli kelas menengah harus menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari indikator keuangan dan investasi.

Jakarta - Kelompok masyarakat kelas menengah semakin tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan beban pajak di tengah belum kuatnya pemulihan daya beli. Kondisi tersebut dinilai belum mendapat perhatian memadai dalam kebijakan stimulus fiskal pemerintah, meskipun jumlah penduduk kelas menengah terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah harus memperluas sasaran stimulus fiskal agar tidak hanya berfokus pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga menjangkau kelas menengah yang menghadapi tekanan ekonomi dan berisiko mengalami penurunan status kesejahteraan.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan masyarakat berpendapatan rendah selama ini telah memperoleh bantalan sosial melalui berbagai program bantuan pemerintah. Sebaliknya, kelompok kelas menengah masih harus menghadapi kenaikan biaya hidup tanpa dukungan yang sebanding.

"Yang menjadi concern itu adalah penduduk dengan berpenghasilan menengah atau middle class ini yang semakin menyusut setiap tahunnya. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebenarnya," kata Riza, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Kamis (5/11).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total populasi pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen pada 2024. Angka tersebut kembali menyusut menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025.

Berdasarkan klasifikasi pengeluaran BPS, kelompok kelas menengah merupakan penduduk dengan pengeluaran sekitar 2 juta rupiah hingga 9,9 juta rupiah per kapita per bulan.

Menurut Riza, penyusutan tersebut menjadi sinyal bahwa ketahanan ekonomi kelompok kelas menengah mesti mendapat perhatian lebih serius. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, serta kewajiban perpajakan dapat semakin menggerus pendapatan yang tersedia untuk konsumsi.

Perbaikan Ekonomi Riil

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan stabilitas sektor keuangan sebagaimana disampaikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu diikuti perbaikan ekonomi riil, terutama kondisi rumah tangga dan kelas menengah.

Yusuf mengamini penilaian KSSK bahwa kinerja sektor keuangan selama triwulan III-2026 masih terjaga. Namun, menurut dia, stabilitas tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah, ikut membaik.

"Menurut saya, tantangan terbesar bukan menjaga stabilitas keuangan karena itu relatif masih terkendali. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan stabilitas tersebut diterjemahkan menjadi perbaikan ekonomi riil," kata Yusuf.

Ia menyoroti tekanan di pasar keuangan yang terlihat dari pelemahan rupiah hingga melampaui 18.000 rupiah per dollar AS, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang turun di bawah level 5.000, meningkatnya biaya utang pemerintah, serta berlanjutnya arus keluar modal asing dari pasar saham.

Menurut Yusuf, pemerintah perlu memastikan stabilitas sistem keuangan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Penguatan konsumsi rumah tangga dan perlindungan daya beli kelas menengah perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari indikator keuangan dan investasi.

"Jika konsumsi rumah tangga tetap lemah, kelas menengah terus tertekan, dan pertumbuhan hanya ditopang investasi padat modal, maka ekonomi bisa terlihat stabil dari atas tetapi semakin rapuh dari bawah," ujar Yusuf.