Bidik Pasar Wisatawan Mancanegara, Pemkot Bandung Dorong UMKM Kuliner Beralih ke QRIS

Kota Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner, memanfaatkan digitalisasi melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah transaksi sekaligus memperluas jangkauan pasar, termasuk kepada wisatawan mancanegara.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembayaran digital melalui QRIS dapat membantu pelaku UMKM melayani konsumen secara lebih mudah, termasuk wisatawan dari sejumlah negara yang telah terhubung dengan sistem pembayaran tersebut.

“Penggunaan QRIS dapat mempermudah transaksi sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melayani wisatawan dari sejumlah negara yang telah menggunakan sistem pembayaran,” kata Farhan di Bandung, Jumat (6/11).

Ia mengatakan Pemkot Bandung berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM agar mampu naik kelas secara berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perbankan, serta komunitas pelaku ekonomi.

Menurut Farhan, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kota Bandung. Karena itu, peningkatan kapasitas usaha perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penguatan produksi, akses pembiayaan, pemasaran, hingga peningkatan kualitas produk.

Penguatan UMKM, lanjut dia, juga harus disertai pembenahan rantai pasok, khususnya di sektor pangan. Pelaku usaha besar dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi bahan baku berjalan lancar sehingga UMKM memperoleh pasokan secara lebih terjamin.

Selain mendorong digitalisasi transaksi, Pemkot Bandung memperkuat pendampingan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Program PINTAR

Sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menggandeng Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) untuk menjalankan program Pendampingan IKM Naik Tingkat, Adaptif, dan Resilien (PINTAR).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri Disdagin Kota Bandung Muhammad Qadafi mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu IKM binaan mengembangkan usaha, beradaptasi dengan perubahan pasar, serta meningkatkan daya saing.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas usaha, sehingga IKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan meningkatkan daya saingnya,” ujar Qadafi di Bandung.

Ia menjelaskan kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan IKM melalui dukungan akademik, penelitian, dan pendampingan usaha yang lebih terarah.

“Melalui program PINTAR, kami ingin pendampingan IKM binaan Kota Bandung semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” katanya.

Ruang lingkup kerja sama itu mencakup pelaksanaan dan pengembangan penelitian kolaboratif di berbagai bidang yang mendukung sektor perdagangan dan perindustrian.

Selain itu, kerja sama tersebut meliputi penyusunan dan pengembangan kurikulum, perangkat pembelajaran, serta materi pembinaan bagi pelaku IKM dan usaha perdagangan.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga mendorong kebijakan pengembangan pedagang kaki lima (PKL) sebagai kategori usaha tersendiri dengan tetap mempertahankan karakteristik mobilitas mereka.

“Konsep tersebut mempertahankan karakteristik mobilitas PKL tanpa menjadikan ruang publik sebagai tempat usaha permanen,” kata Qadafi.

Farhan mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga karakteristik model bisnis PKL sekaligus memastikan fungsi ruang publik tetap terpelihara.

“PKL itu memiliki model bisnis sendiri. Kita ingin mempertahankan karakteristik tersebut, tetapi pada saat yang sama ruang publik juga harus tetap terjaga,” katanya.