Tanjungpinang Bangun Dua Pusat Ekonomi Baru pada 2027, Senggarang dan Kampung Bugis Jadi Prioritas.

Pemerintah Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membangun dua kawasan sebagai pusat ekonomi baru mulai 2027, yaitu di Kelurahan Senggarang dan Kelurahan Kampung Bugis.

"Dua wilayah ini dipilih karena masih memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Berbeda dengan kawasan kota lama yang ruangnya semakin terbatas," kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah usai menghadiri Musda DPD Real Estate Indonesia (REI) VIII di Tanjungpinang, Kamis.

Lis menyebut pengembangan dua kawasan tersebut akan didukung sejumlah rencana pembangunan fasilitas pendidikan dan olahraga, di antaranya Sekolah Rakyat, lalu sekolah terintegrasi, gedung olahraga (GOR), serta stadion yang direncanakan dengan dukungan pemerintah pusat.

Kehadiran fasilitas itu diharapkan mendorong aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru. Sektor perdagangan, jasa, transportasi, kuliner, hingga properti berpotensi berkembang seiring tumbuhnya kawasan tersebut.

Di Senggarang, kata dia, Pemkot juga mengembangkan kawasan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Kawasan itu diarahkan agar terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Lis berharap pengembangan kawasan ekonomi baru baru ini mendapat dukungan pelaku usaha properti, termasuk anggota REI Kepri.

"Keterlibatan pengembang dibutuhkan untuk mendukung investasi, menyediakan hunian, serta membangun kawasan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah," ucap Lis.

Sementara, Ketua DPD REI Kepri Deni Afrianto menyampaikan organisasi siap mendukung pengembangan kawasan ekonomi baru di Tanjungpinang, melalui penyediaan fasilitas hunian subsidi bagi masyarakat. Pembangunan rumah subsidi di daerah itu direncanakan mulai pada 2027.

Ia mengatakan REI Kepri saat ini memiliki 68 perusahaan anggota yang beroperasi di Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun, termasuk memperluas jangkauan hingga Kabupaten Natuna.

"Perluasan wilayah kerja itu adalah upaya kami sebagai pengembang untuk mendukung penyediaan hunian sekaligus mendorong pembangunan daerah di Kepri," ucapnya.

Senada, Sekretaris Jenderal DPP REI Raymond Ardan Arfandy menyampaikan pengembang memiliki kapasitas untuk menyediakan hunian bagi masyarakat.

Namun, realisasi pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kepastian lahan, pembiayaan, dan kesesuaian proyek dengan kebutuhan masyarakat.

Raymond mendorong pemerintah daerah dan pengembang memperkuat pendataan kebutuhan hunian, mulai dari jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah hingga kemampuan mereka membayar cicilan.

"Data itu diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan perumahan jangka panjang agar pembangunan lebih tepat sasaran," sebutnya.