Tak Mau Kecolongan! Pemkot Ambon Terapkan Sistem Digital untuk Deteksi Dini Penyimpangan

AMBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, melalui Inspektorat menerapkan sistem pengawasan internal berbasis digital SI-BAILEO untuk memperkuat pemantauan program perangkat daerah dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Kepala Inspektorat Kota Ambon Selly S.P. Kalahatu di Ambon, Rabu (4/11), mengatakan sistem yang merupakan singkatan dari Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online itu dikembangkan untuk mengubah pola pengawasan yang sebelumnya lebih berorientasi pada penanganan persoalan setelah terjadi menjadi pendekatan preventif.

"SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah," katanya.

Ia menjelaskan sistem tersebut merupakan proyek perubahan yang digagas bersama jajaran Inspektorat dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.

Melalui sistem digital tersebut, kata dia, pemantauan, monitoring, dan evaluasi program maupun kegiatan perangkat daerah diharapkan berlangsung lebih efektif serta terdokumentasi secara sistematis.

Penerapan SI-BAILEO juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selly mengatakan pengembangan sistem dilakukan dalam tiga tahap, yakni pembangunan sistem peringatan dini di lingkungan Inspektorat dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), perluasan penerapan dan integrasi data seluruh perangkat daerah, serta pengembangan sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurut  Selly, sistem tersebut nantinya diharapkan menjadi sumber informasi bagi pimpinan daerah dan OPD dalam melakukan evaluasi serta mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini.

Peluncuran SI-BAILEO dibuka Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena di Balai Kota Ambon. Wali Kota mendukung penerapan sistem tersebut untuk mempercepat pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Nama SI-BAILEO, kata Selly, diambil dari baileo, rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul dan bermusyawarah, sebagai gambaran kolaborasi, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab bersama dalam tata kelola pemerintahan.