Prancis Bersiap Hadapi Pemogokan Umum, Ratusan Ribu Orang Diperkirakan Turun ke Jalan

PARIS – Prancis bersiap menghadapi gelombang pemogokan umum dan demonstrasi nasional yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu orang pada Kamis (5/11). Aksi besar-besaran tersebut diperkirakan melumpuhkan sebagian aktivitas transportasi, pelayanan publik, pendidikan, hingga operasional rumah sakit.

Sejumlah kelompok pekerja yang diperkirakan ikut ambil bagian antara lain tenaga kesehatan, pengendali lalu lintas udara, pegawai kantor pos, guru, petugas kereta api, hingga buruh pelabuhan. Mereka akan bergabung dalam aksi protes yang dipicu persoalan kenaikan biaya hidup, rencana pemangkasan anggaran pemerintah, serta buruknya kondisi fasilitas pendidikan.

Seperti dilansir The Guardian, Kamis (5/11), aksi mogok nasional ini menjadi bagian dari gelombang ketidakpuasan masyarakat yang terus membayangi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron menjelang berakhirnya masa jabatannya.

Situasi domestik Prancis dalam beberapa bulan terakhir semakin memanas. Para pelajar sekolah menengah sebelumnya telah menggelar aksi blokade sekolah untuk memprotes ruang kelas yang terlalu padat dan kondisi bangunan yang memprihatinkan.

Mahasiswa universitas juga ikut melakukan pemblokiran di sejumlah fakultas. Sementara itu, para pekerja dari berbagai sektor semakin lantang menyuarakan keberatan terhadap kenaikan biaya hidup dan kebijakan penghematan pemerintah.

Empat serikat pekerja utama sektor perkeretaapian Prancis menyatakan rencana pemangkasan anggaran pemerintah justru berpotensi memperburuk kondisi masyarakat.

Mereka menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemiskinan, memangkas jaminan sosial, membekukan upah pegawai negara, serta mengurangi investasi yang dibutuhkan untuk mendukung program lingkungan.

Persoalan anggaran juga menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Macron. Pemerintah masih berjuang mendapatkan persetujuan parlemen yang terpecah untuk menjalankan kebijakan penghematan, sementara utang publik Prancis mendekati 120 persen dari produk domestik bruto.

Di tengah situasi tersebut, persoalan pendidikan turut memperbesar gelombang protes. Para pelajar menilai langkah pemerintah untuk membatasi jumlah siswa dalam beberapa ukuran kelas dan memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah guna memperbaiki sekolah belum cukup menjawab persoalan yang mereka hadapi.

Serikat guru sekolah swasta juga memutuskan bergabung dalam aksi mogok bersama tenaga pendidik sekolah negeri.

Gelombang demonstrasi ini berlangsung ketika popularitas kandidat sayap kanan anti-imigrasi Marine Le Pen terus meningkat dalam jajak pendapat menjelang pemilihan presiden Prancis 2027. Pemilihan tersebut akan menentukan pengganti Macron pada musim semi tahun depan.

Transportasi dan Pelayanan Publik Terancam Terganggu

Dampak pemogokan diperkirakan terasa di berbagai sektor, terutama transportasi umum dan pelayanan publik.

Operator kereta api nasional SNCF telah memperingatkan kemungkinan gangguan perjalanan pada sejumlah jalur regional dan beberapa wilayah metropolitan Paris.

Aktivitas pelabuhan-pelabuhan Prancis juga diperkirakan terganggu setelah para buruh pelabuhan menyatakan akan ikut dalam aksi tersebut.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan memperkirakan hampir 18 persen guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar akan melakukan mogok kerja. Serikat pekerja memperkirakan partisipasi guru sekolah menengah juga akan cukup besar.

Selain persoalan ekonomi dan pendidikan, aksi demonstrasi kali ini juga diwarnai kritik terhadap penanganan aparat keamanan.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia menuding pemerintah melakukan penegakan hukum secara berlebihan dan menunjukkan kecenderungan otoriter dalam menghadapi gelombang protes.

Liga Hak Asasi Manusia Prancis bahkan menyebut adanya pergeseran otoriter yang berpotensi membungkam suara-suara kritis. Mereka menyoroti kebijakan pembatasan demonstrasi di pusat kota serta pemberlakuan jam malam di sejumlah wilayah.

Sophie Binet, pimpinan serikat pekerja CGT yang berhaluan kiri, mengatakan situasi politik Prancis saat ini sangat serius.

"Kita hidup di masa yang sangat serius dengan kecenderungan otoriter yang sangat berbahaya dari pemerintah," ujarnya.

Binet juga mengkritik keputusan otoritas di sejumlah kota, termasuk Rennes, Toulouse, dan Lyon, yang mendorong lokasi demonstrasi menjauh dari pusat kota.

Sementara itu, Marylise Léon, pimpinan serikat pekerja moderat CFDT, menegaskan pentingnya ruang publik bagi para demonstran.

"Prinsip sebuah demonstrasi adalah visibilitasnya," katanya.

Rangkaian pemogokan dan demonstrasi ini memperlihatkan semakin besarnya tekanan sosial terhadap pemerintahan Macron. Persoalan biaya hidup, pemangkasan belanja publik, pendidikan, hingga kebebasan menyampaikan pendapat kini bertemu dalam satu gelombang protes nasional yang berpotensi mengganggu aktivitas Prancis.