Negara Berkembang Butuh Rp4.900 Triliun per Tahun untuk Hadapi Krisis Iklim

Paris - Negara-negara berkembang membutuhkan pendanaan sebesar 305 miliar dolar AS per tahun hingga 2035 untuk beradaptasi menghadapi krisis iklim yang semakin parah, atau hampir 10 kali lipat dari dana yang saat ini mereka terima dari negara-negara kaya, menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (4/11).

Pendanaan iklim diperkirakan kembali menjadi isu utama ketika para negosiator dari hampir 200 negara berkumpul dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 9-20 November.

Berdasarkan kesepakatan iklim PBB, negara-negara maju yang secara historis bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca diharapkan membantu negara berkembang secara finansial untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

Pendanaan adaptasi ditujukan untuk melindungi negara-negara dari dampak perubahan iklim melalui berbagai langkah, mulai dari pembangunan tanggul laut dan bendungan hingga penanaman tanaman tahan kekeringan serta penguatan ketahanan rumah terhadap bencana alam.

"Laporan terbaru mengenai kesenjangan adaptasi menunjukkan kekurangan yang sangat besar. Untuk setiap satu dolar AS yang dibutuhkan negara berkembang untuk beradaptasi, mereka hanya menerima 10 sen," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

"Kita tahu siapa yang paling berisiko. Kita tahu apa yang berhasil. Yang masih kurang adalah uang dan kemauan politik. Pilihannya sederhana: berinvestasi dalam adaptasi hari ini atau membayar dampak bencana esok hari," ujarnya.

Laporan berjudul "Ready? Not." tersebut memperkirakan kebutuhan pendanaan adaptasi negara berkembang mencapai 305 miliar dolar AS per tahun pada 2035.

Negara-negara maju memberikan pendanaan antara 28,2 miliar dolar AS hingga 31,7 miliar dolar AS pada 2024, atau hanya sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut masih jauh dari komitmen yang disepakati dalam COP26 di Glasgow pada 2021, yakni menggandakan pendanaan adaptasi dari tingkat 2019 pada 2025 hingga mencapai 40 miliar dolar AS per tahun.

Dalam COP30 di Brasil tahun lalu, negara-negara peserta mengadopsi kesepakatan akhir yang mencakup seruan untuk meningkatkan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat pada 2035.

Namun, laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) menyebut target peningkatan tiga kali lipat tersebut "tidak seambisius yang terlihat pada awalnya". Pasalnya, pendanaan diperkirakan hanya meningkat menjadi 85 miliar hingga 120 miliar dolar AS per tahun, bergantung pada penafsiran atas keputusan COP30.

UNEP menyatakan bahwa sekalipun target tersebut tercapai, jumlahnya hanya akan memenuhi 20 hingga 29 persen dari kebutuhan untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin intensif.

Laporan itu juga membahas dana "kerugian dan kerusakan" (loss and damage) yang disepakati dalam COP27 di Mesir pada 2022 untuk membantu negara-negara rentan memulihkan diri dari bencana alam yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Pada tahap pendanaan pertama, permintaan bantuan mencapai 2,8 miliar dolar AS, jauh melampaui alokasi awal sebesar 342 juta dolar AS. Namun, UNEP menyatakan besarnya kesenjangan pendanaan untuk program tersebut hingga kini belum diketahui.

Bulan lalu, dana tersebut mulai menyalurkan bantuan sebesar 20 juta dolar AS yang diminta Nepal setelah dilanda banjir. Ini menjadi kali pertama dana tersebut mengalokasikan bantuan untuk suatu negara.

Belum Siap Beradaptasi

Laporan tersebut menyebut 2026 memberikan "pengingat nyata" bahwa perubahan iklim berdampak terhadap semua orang, mulai dari gelombang panas ekstrem dan kebakaran hutan di Eropa hingga banjir glasial yang dahsyat di Nepal.

UNEP juga telah memperingatkan bahwa upaya global belum berhasil mencegah kenaikan suhu bumi melampaui 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri. Batas tersebut merupakan target yang lebih ambisius dalam Perjanjian Paris 2015 untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim.

"Dunia belum siap beradaptasi dengan kondisi iklim saat ini, apalagi menghadapi dampak jika kenaikan suhu melampaui 1,5 derajat Celsius," kata Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen dalam sebuah pernyataan.

Andersen mendesak negara-negara peserta COP31 untuk berfokus meningkatkan upaya pelipatgandaan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat pada 2035. Namun, ia mengingatkan bahwa kebutuhan pendanaan kemungkinan harus lebih besar lagi untuk menyelamatkan nyawa, menghindari kerugian dan kerusakan, serta melindungi perekonomian.

Koaile Monaheng, pakar pendanaan iklim dari Greenpeace, mengatakan pemerintah harus segera meningkatkan pendanaan berbasis hibah untuk memenuhi target peningkatan tiga kali lipat pada 2035.

"Setiap penundaan pendanaan adaptasi mengubah dampak perubahan iklim menjadi kerugian dan kerusakan yang dahsyat," kata Monaheng.