Sleman Siapkan Dua Sekolah Rakyat Berkapasitas 4.000 Siswa

SLEMAN – Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diproyeksikan memiliki dua Sekolah Rakyat (SR) terpadu dengan total daya tampung sekitar 4.000 siswa. Kedua sekolah berasrama yang pembangunannya didukung pemerintah pusat tersebut akan menyediakan layanan pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA), khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Wawan Widiantoro mengatakan, dua lokasi telah disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut. Lokasi pertama berada di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, yang diperuntukkan bagi peserta didik dari Kabupaten Sleman. Sementara lokasi kedua berada di Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, untuk melayani siswa dari seluruh wilayah DIY.

"Kapasitasnya disiapkan untuk 2.000 siswa. Untuk cakupan siswa tingkat provinsi meliputi seluruh wilayah DIY, sedangkan tingkat kabupaten difokuskan bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Sleman," ujar Wawan di Sleman, Selasa (3/11).

Untuk mendukung pembangunan tersebut, Pemkab Sleman menyiapkan lahan seluas sekitar 5,1 hektare di Seyegan. Adapun lokasi di Moyudan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DIY memiliki luas sekitar 7,5 hektare.

Wawan menjelaskan, pemerintah daerah kini memprioritaskan penyelesaian administrasi dan legalitas kedua bidang lahan agar memenuhi persyaratan pembangunan dari pemerintah pusat. Proses tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan instansi terkait.

"Prosesnya masih jalan dan terus kita usahakan, walaupun persyaratannya cukup rumit dan berat karena harus clear and clean. Kami koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Sosial, hingga Kantor Presiden," katanya.

Salah satu tahapan yang harus diselesaikan berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan instansi pertanahan dan tata ruang untuk mengurus perubahan status lahan serta memperoleh izin gubernur sebagai bagian dari persyaratan pembangunan.

"Khusus lahan di Moyudan sudah disiapkan lahan pengganti. Sementara di Seyegan masih proses pengurusan administrasi karena di atasnya terdapat area perkebunan dan satu bangunan kantor BUMDes," ungkap Wawan.

Sekolah Rakyat terpadu tersebut akan menerapkan sistem pendidikan berasrama dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 dalam pendataan kesejahteraan sosial.

Keberadaan dua sekolah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik di Kabupaten Sleman maupun wilayah DIY secara keseluruhan.

Wawan menambahkan, seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik, termasuk perencanaan dan desain bangunan, akan ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski lokasi dan kapasitas sekolah telah direncanakan, pelaksanaan konstruksi masih menunggu penyelesaian seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan.

"Pembangunan fisik baru akan dimulai setelah seluruh proses legalitas dan pengurusan berkas administrasi lahan selesai secara menyeluruh," pungkas Wawan.