Anggaran Perumahan Jakarta Disiapkan Rp1,54 Triliun

JAKARTA – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta mendapat alokasi dana sebesar Rp1,54 triliun dalam pembahasan Raperda APBD 2027. “Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penataan RW kumuh, revitalisasi rumah susun, dan peningkatan kualitas permukiman warga,” tutur Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, Selasa (3/11).

Dia minta, penataan permukiman kumuh dilakukan menyeluruh. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya berfokus pada kondisi fisik lingkungan, tetapi disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kualitas hidup warga meningkat.

Yuke tidak ingin yang dibenahi hanya tampilan luar. Menurutnya, menata kampung harus secara menyeluruh, termasuk masyarakat dan ekonominya. “Kita mau suatu wilayah selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas," ujar Yuke, dikutip bj.com di Gedung DPRD.

Dalam program revitalisasi rusun, Yuke menekankan, DPRKP mesti lebih dulu menginventarisasi rusun yang belum ramah bagi penyandang disabilitas sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan. Dia juga mendorong pembukaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ini baik sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maupun petugas keamanan.

Terkait tunggakan sewa rusun, Yuke mengusulkan skema pembayaran secara bertahap bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Sebaliknya, penghuni yang secara ekonomi mampu, tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan untuk tinggal di rusun harus ditindak tegas agar fasilitas tersebut tepat sasaran.

"Kalau memang ada oknum yang rata-rata punya mobil dan secara syarat tidak layak tinggal di rusun. Itu harus ditindak tegas. Kalau tidak tegas, akan ada ruang yang disalahgunakan oleh pihak tertentu," tegasnya.

Sedangkan untuk mendukung pembangunan di tengah keterbatasan APBD, Yuke mendorong Pemprov memperluas kerja sama dengan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Misalnya, kerja sama diprioritaskan untuk memperbaiki fasilitas permukiman dan membiayai pelatihan keterampilan agar warga lebih mandiri secara ekonomi.

Selain itu, Yuke minta pengawasan pembangunan saluran air diperkuat agar sesuai dengan standar teknis dan terintegrasi dengan perbaikan jalan. Di sisi lain, Yuke juga mengusulkan pengadaan kamera pengawas atau CCTV di kawasan permukiman. Ini bisa dilakukan dengan koordinasi lintas komisi. Tujuannya, untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan membantu mengawasi praktik pembuangan sampah sembarangan.

Yuke berharap, seluruh program penataan dan revitalisasi permukiman pada tahun 2027 direncanakan secara matang dengan mengutamakan kualitas infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. "Kualitasnya harus bagus karena tanggung jawab infrastruktur ini sangat berat. Semoga penuntasan permukiman kumuh pada tahun depan ini bisa jauh lebih baik dari sebelumnya," tandasnya.