Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pembangunan Papua Harus Inklusif dan Berkelanjutan

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya pembangunan Papua yang memperhatikan karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat setempat. Ia mendorong penerapan pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif untuk mewujudkan pembangunan di Tanah Papua yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/11/2026). Seminar tersebut mengangkat tema pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dalam mewujudkan pembangunan Papua yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Ribka menyebut perdamaian sebagai harapan utama masyarakat Papua. Menurutnya, upaya pembangunan perlu diarahkan agar dapat menjawab harapan masyarakat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.

"Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian," ujarnya.

Ribka menjelaskan, pendekatan geokultural diperlukan karena Papua memiliki keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial. Karakteristik tersebut perlu dipahami dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kebijakan serta program pembangunan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain aspek sosial budaya, kondisi geografis Papua juga menjadi pertimbangan penting dalam merancang pembangunan. Wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki tantangan berbeda, terutama terkait transportasi, konektivitas, distribusi logistik, dan akses pelayanan publik.

Karena itu, menurut Ribka, kebijakan pembangunan tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Penyesuaian kebijakan diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Ia juga menilai pendekatan multiaktor perlu diwujudkan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan Papua. Unsur yang dimaksud meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders," jelasnya.

Selain kolaborasi, Ribka mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dalam proses perencanaan harus tetap menjadi acuan ketika program dijalankan agar kebijakan tidak berubah arah.

Ia menambahkan, penguatan pembangunan Papua membutuhkan koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan Pemda. Sinergi tersebut juga diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi dan penyelenggaraan otonomi khusus agar berbagai program pembangunan berjalan selaras serta tidak terhambat ego sektoral.

Ribka menegaskan, kewenangan yang telah diberikan kepada Pemda perlu dimanfaatkan secara optimal melalui koordinasi dan kolaborasi. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengarahkan pemanfaatan kewenangan tersebut untuk mendorong perubahan pembangunan.

"Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda ... Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan," tegasnya.

Ribka berharap pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dapat menjadi landasan bersama dalam memperkuat pembangunan Papua. Melalui kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pembangunan di Tanah Papua diharapkan dapat mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, bermartabat, dan sejahtera.