Serapan Anggaran Pemkot dan BP Batam Dikebut, Ini Instruksi Tegas Wali Kota

BATAM - Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menginstruksikan seluruh jajaran Pemkot Batam dan BP Batam mempercepat realisasi program serta penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), deputi, dan direktur memantau langsung pelaksanaan program di masing-masing unit kerja agar kegiatan yang telah direncanakan tidak menumpuk menjelang penutupan tahun.

“Kegiatan yang tidak terlaksana dinilai sebagai bentuk pemborosan. Mengingat APBD Perubahan telah disahkan, penyesuaian anggaran sudah tidak memungkinkan lagi. Jika ada kendala pada program kerja, segera laporkan kepada pihak pengawasan atau Inspektorat,” katanya dalam keterangan diterima di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin.

Ia juga meminta perangkat daerah penghasil pendapatan mengoptimalkan penerimaan, khususnya dari sektor pajak daerah.

"Saya akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan dinas-dinas penghasil untuk mengecek realisasinya secara langsung," katanya.

Selain serapan anggaran, ia menyoroti kedisiplinan dan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai di lingkungan Pemkot Batam dan BP Batam.

Ia meminta pimpinan OPD, deputi, dan direktur memastikan pengawasan kehadiran serta kepatuhan pegawai terhadap jam kerja berjalan konsisten.

Menurut dia, setiap persoalan kedisiplinan harus ditangani secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja agar pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Dalam arahan, Amsakar turut menyoroti tiga persoalan utama yang banyak menjadi aspirasi masyarakat melalui media sosial.

“Ada persoalan pelayanan air bersih, penanganan banjir, dan pengelolaan sampah. Penyelesaian ketiga persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara Pemko Batam dan BP Batam, mulai dari petugas di lapangan hingga tingkat pimpinan,” katanya.

Ia juga meminta penyampaian informasi publik dilakukan secara terarah dan jelas sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan tidak menimbulkan polemik di kalangan warga.

Khusus kepada camat dan lurah sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, ia meminta setiap keluhan warga ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan sekadar diteruskan tanpa penyelesaian.

“Kalau komunikasi seperti sudah terbangun dengan baik, saya yakin permasalahan akan lebih mudah diselesaikan,” ujarnya.