Mandat Berakhir, Pasukan PBB Mulai Ditarik dari Sahara Barat Setelah 35 Tahun

NEW YORK - Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) akan melakukan penarikan personel penjaga perdamaian dan peralatan secara bertahap, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Senin (2/11).

Pada Sabtu (31/10), mandat MINURSO berakhir setelah Dewan Keamanan PBB tidak memperpanjang masa tugas misi tersebut.

"Tim yang lebih kecil di bawah pengawasan Departemen Dukungan Operasional kami akan bertanggung jawab atas penutupan dan serah terima 13 lokasi yang dioperasikan MINURSO secara tertib dan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembubaran misi akan dilakukan secara bertahap," kata Dujarric dalam konferensi pers.

Menurut Dujarric, misi penjaga perdamaian tersebut akan memulangkan sekitar 160 pengamat militer, memberhentikan 180 personel sipil dan staf terkait lainnya, serta menutup 13 fasilitas operasional.

"Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) menegaskan bahwa berakhirnya kehadiran MINURSO tidak menghapus hak-hak yang tidak dapat dicabut tersebut dan menyerukan semua pihak untuk menghormati serta menjunjung tinggi hak-hak rakyat Sahara Barat," kata Dujarric.

"Sekretaris Jenderal PBB menyerukan semua pihak terkait untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menghindari tindakan yang dapat semakin meningkatkan ketegangan serta mengganggu stabilitas kawasan," ujarnya.

Sahara Barat, yang sebelumnya merupakan koloni Spanyol, diserahkan ke bawah kendali Maroko dan Mauritania pada 1975. Setahun kemudian, Front Polisario, gerakan nasionalis setempat yang didukung Aljazair, memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi di wilayah Sahara Barat.

Sejak saat itu, Front Polisario terus berkonflik dengan pemerintah Maroko untuk memperebutkan kendali atas wilayah tersebut.

Gencatan senjata di wilayah itu tercapai pada 1991, yang kemudian diikuti dengan pengerahan misi PBB dengan mandat penjaga perdamaian.

Maroko menganggap Sahara Barat sebagai bagian dari wilayahnya dan menguasai sekitar 80 persen wilayah tersebut.

Sementara itu, Aljazair mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat serta mendukung Front Polisario yang menguasai sekitar 20 persen wilayah sisanya. Ant