Angka Stunting di Pemprov Banten Masih 21,1 Persen, Perlu Kerja Serius

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa percepatan penurunan angka stunting (tengkes) di wilayahnya tidak dapat hanya bertumpu pada sektor kesehatan, melainkan harus diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan sinergi lintas sektor.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah di Serang, Selasa, mengatakan penanganan stunting harus dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga, dan didukung penuh oleh program pembangunan desa yang melibatkan seluruh perangkat daerah.

"Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama," katanya usai Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang.

Dimyati mengatakan penguatan Posyandu serta pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus beriringan dengan peningkatan taraf ekonomi warga. Program Koperasi Desa Merah Putih dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai menjadi kunci penggerak ekonomi keluarga. Sebagai komitmen nyata, Pemprov Banten tengah merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa pada anggaran 2027.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan bahwa dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, hanya sembilan indikator atau 30 persen yang berada di ranah medis/kesehatan.

"Sementara 11 indikator lainnya atau 70 persen merupakan intervensi sensitif lintas sektor, seperti pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, hingga sanitasi lingkungan," kata Ati menjelaskan. 

Ia mencatat prevalensi stunting di Banten saat ini berada di angka 21,1 persen berdasarkan data 2024, seraya menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk periode 2025 dan 2026.

Melalui kerja sama lintas sektor, ia mengatakan Pemprov Banten menargetkan pembentukan Banten Super Team guna mempercepat penanganan masalah gizi tersebut.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa persoalan gizi buruk berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja di perdesaan. Banten menjadi provinsi pertama dalam rangkaian kunjungan kerja kementeriannya terkait penanganan stunting perdesaan secara nasional.

"Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan," katanya menegaskan.

Yandri juga mendorong pemanfaatan Dana Desa setiap tahun agar secara konsisten dialokasikan untuk mendukung pencegahan stunting melalui keterpaduan program antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan masyarakat.