Kemenkes Perkuat Imunisasi HPV, Cegah Kanker Serviks dan Kanker Akibat Infeksi Virus

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat upaya pencegahan kanker akibat infeksi Human Papillomavirus (HPV) melalui program imunisasi dan edukasi masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam webinar bersama media dan influencer bertajuk “Mencegah Kesakitan dan Kematian Akibat HPV dengan Imunisasi” yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (29/10).

Infeksi HPV menjadi salah satu ancaman kesehatan yang perlu mendapat perhatian, termasuk di Indonesia. Setiap tahun, sekitar 22.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat kanker leher rahim atau kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi virus tersebut.

Ancaman kanker akibat HPV juga dialami laki-laki di berbagai negara. Data global pada 2022 menunjukkan sekitar 95.000 laki-laki terkena kanker akibat HPV, dengan sekitar 44.000 orang di antaranya meninggal dunia.

Untuk menekan angka infeksi, kesakitan, dan kematian akibat HPV, Kemenkes mengandalkan strategi pencegahan berbasis bukti melalui imunisasi dan skrining. Pemerintah menyediakan vaksin HPV secara gratis bagi anak perempuan dan laki-laki berusia 10–11 tahun atau yang duduk di kelas 5 sekolah dasar.

Program imunisasi HPV bagi anak perempuan telah dilaksanakan secara nasional sejak 2023. Sementara itu, perluasan pemberian vaksin bagi anak laki-laki mulai diterapkan pada 2026 di tiga wilayah, yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali.

Selain menyasar anak-anak melalui imunisasi, Kemenkes juga memperkuat pencegahan kanker serviks melalui pemeriksaan atau skrining bagi perempuan dewasa mulai usia 30 tahun. Program tersebut terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mendukung upaya deteksi dini.

Berdasarkan data Kemenkes, cakupan imunisasi HPV pada anak perempuan kelas 5 SD pada 2026 mencapai 83,5 persen. Adapun cakupan imunisasi pada anak laki-laki kelas 5 SD di tiga provinsi yang menjadi wilayah perluasan program tercatat sebesar 88 persen.

Sebelumnya, cakupan imunisasi HPV dosis tunggal pada anak perempuan kelas 5 SD pada 2025 mencapai 90,8 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program imunisasi HPV yang terus diperkuat pemerintah untuk meningkatkan perlindungan masyarakat sejak usia dini.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan peningkatan cakupan imunisasi masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat.

“Imunisasi merupakan salah satu isu kesehatan yang rentan terhadap hoaks atau disinformasi. Kami mengajak rekan-rekan media, jurnalis, dan para influencer untuk tidak hanya memberitakan, tetapi juga terus aktif mengedukasi masyarakat, mengangkat fakta berbasis bukti dan meluruskan informasi-informasi yang keliru tentang imunisasi, khususnya imunisasi HPV,” kata Aji.

Untuk memperkuat pemahaman masyarakat, Kemenkes turut memastikan informasi mengenai keamanan dan efektivitas vaksin HPV disampaikan secara tepat. Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Prof. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, menegaskan vaksin HPV telah melalui uji klinis sebelum digunakan dalam program imunisasi nasional sehingga dinyatakan aman dan efektif.

Hinky menjelaskan bahwa reaksi setelah imunisasi dapat berbeda pada setiap orang. Beberapa reaksi yang mungkin muncul meliputi bengkak, kemerahan, dan nyeri di lokasi suntikan, serta pusing, lemas, demam, mual, hingga muntah yang umumnya bersifat ringan dan dapat sembuh.

Direktur Imunisasi Kemenkes, dr. Indri Yogyaswari, MARS, menjelaskan pemberian imunisasi HPV sejak usia anak penting dilakukan meskipun kanker akibat infeksi tersebut umumnya baru muncul ketika seseorang dewasa. Menurutnya, pemberian vaksin pada usia lebih dini dapat memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan pemberian pada usia yang lebih tua.

“Kalau diberikan pada anak usia 9 sampai 14 tahun dengan hanya satu dosis, itu bisa memberikan perlindungan hampir 90 persen, angka presisinya di 88 persen perlindungannya. Akan tetapi, kalau diberikan pada usia lebih dari 20 tahun dengan diberikan dua dosis, itu paling hanya sekitar 60 persen perlindungannya. Semakin awal kita berikan, perlindungannya akan semakin tinggi, semakin besar,” jelas Indri.

Di sisi lain, Kemenkes juga memperluas edukasi melalui pemanfaatan platform digital agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai HPV. Ketua Kelompok Kerja Risk Communication and Community Engagement (RCCE), Rizky Ika Syafitri, mengatakan Pokja RCCE mengembangkan situs imunisasi-hpv.rcce.id sebagai sumber informasi terkait virus HPV, kanker serviks, kanker orofaring, dan imunisasi HPV.

“Situs ini dibuat agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Situs ini juga dapat menjadi referensi bagi media dan influencer untuk mengembangkan konten edukasi imunisasi HPV. Selain lembar tanya jawab (FAQ), konten media sosial, video edukasi, kami juga menyediakan hasil penelitian dan berbagai kebijakan terkait imunisasi HPV di situs ini,” jelas Rizky.

Melalui penguatan imunisasi, skrining, dan edukasi berbasis bukti, Kemenkes berupaya menekan risiko kesakitan dan kematian akibat infeksi HPV. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan perlindungan kesehatan sejak dini.