AS, Korea Selatan, dan Jepang Serukan Denuklirisasi Total Korea Utara

ATLANTA - Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang kembali menyatukan sikap untuk mendesak Korea Utara melakukan denuklirisasi total. Ketiga negara menegaskan bahwa Pyongyang harus meninggalkan seluruh persenjataan nuklirnya, meskipun tuntutan tersebut berulang kali ditolak oleh pemerintahan Kim Jong Un.

Seruan itu disampaikan dalam pertemuan tiga menteri luar negeri di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (29/10).

Diolah dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap "denuklirisasi total" Korea Utara.

Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS, ketiganya juga berjanji melaksanakan sepenuhnya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk ketentuan yang melarang dukungan terhadap sumber pendapatan untuk membiayai program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

Pernyataan bersama tersebut menarik perhatian karena muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump membuka kembali komunikasi dengan Kim Jong Un.

Trump sebelumnya telah beberapa kali melakukan pendekatan langsung kepada pemimpin Korea Utara tersebut. Pada masa jabatan pertamanya, keduanya bahkan menggelar serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang menjadi momen bersejarah dalam hubungan kedua negara.

Trump juga belakangan kembali menyebut Kim sebagai "teman" dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu kembali.

Bahkan, muncul spekulasi bahwa pertemuan Trump dan Kim bisa berlangsung di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) bulan depan di China, yang rencananya akan dihadiri presiden AS tersebut.

Tahun lalu, Trump sempat menyimpang dari kebijakan resmi AS yang selama ini tidak mengakui Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir dengan menyebut negara itu sudah "semacam kekuatan nuklir".

Belakangan, Trump juga berusaha meredakan kekhawatiran mengenai perkembangan program nuklir Pyongyang dan kembali menyampaikan keinginannya untuk bertemu Kim.

Sementara itu, Korea Selatan memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Presiden Lee Jae Myung, yang berhaluan moderat, berulang kali menawarkan dialog kepada Pyongyang tanpa prasyarat.

Pada September lalu, Lee bahkan menyarankan agar Washington mempertimbangkan pembekuan program nuklir Korea Utara sebagai langkah awal, alih-alih menuntut penghapusan seluruh persenjataan nuklir secara langsung.

Sebagai imbalannya, Korea Utara berpeluang memperoleh pencabutan sebagian sanksi.

Namun, pendekatan tersebut menuai kritik. Sejumlah pihak menilai pembekuan program nuklir berisiko membuat dunia secara tidak langsung menerima Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir. Pyongyang juga dikhawatirkan bisa memperoleh keringanan sanksi tanpa harus menyerahkan persenjataan atomnya.

Di sisi lain, Korea Utara justru semakin memperkuat posisinya sebagai negara pemilik senjata nuklir.

Meskipun telah lama berada di bawah sanksi PBB, Pyongyang mendapat dukungan dari Rusia dan China. Pemerintahan Kim Jong Un bahkan telah mengabadikan status negara bersenjata nuklir dalam hukum nasionalnya.

Korea Utara secara konsisten menyatakan bahwa persenjataan nuklirnya bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Pada Sabtu (31/10), Pyongyang juga mengecam pernyataan bersama sejumlah negara yang memantau pelaksanaan sanksi internasional terhadap Korea Utara.

Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa tekanan internasional tidak akan mengubah pendiriannya.

"Strategi sanksi yang stereotipikal dari AS dan Barat tidak dapat memengaruhi posisi DPRK (Korea Utara) sebagai negara pemilik senjata nuklir," demikian pernyataan Pyongyang.

Dengan demikian, upaya Trump membuka kembali jalur diplomasi dengan Kim Jong Un berlangsung bersamaan dengan penegasan sikap Washington, Seoul, dan Tokyo bahwa denuklirisasi total Korea Utara tetap menjadi tujuan bersama mereka.