Hadang Impor Murah, Jaga Pasar Domestik: Berikut 7 Strategi Berlapis Kemenperin

JAKARTA —Perlindungan pasar domestik adalah kunci menjaga manufaktur sebagai motor ekonomi. Faktanya, 78,39% produk manufaktur Indonesia sepanjang 2019–2026 dipasarkan di dalam negeri. Jika pasar ini dibiarkan digerus impor non-standar dan impor dumping, industri lokal akan tumbang.

Perlindungan bukan berarti anti-impor. Sifatnya harus sementara dan terukur: memberi jeda bagi industri dalam negeri, terutama infant industries, untuk memperkuat kapasitas, efisiensi, dan teknologi hingga mampu bersaing mandiri tanpa proteksi berlebihan.

Sejak 2020, Kementerian Perindustrian di bawah Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menyusun kebijakan berlapis: substitusi impor, peningkatan belanja produk dalam negeri, reformasi TKDN, pengetatan lartas dan pertek impor, perluasan SNI wajib, pengenaan BMAD dan BMTP, hingga penataan pintu masuk barang impor.

Kebijakan ini mulai menunjukkan dampak di sektor yang selama ini tertekan impor. Utilisasi pabrik keramik naik, industri padat karya tumbuh, dan investasi tekstil meningkat.

Industri keramik jadi bukti paling nyata. Sejak BMAD diberlakukan Oktober 2024, utilisasi naik dari 63% menjadi 66% pada 2025, lalu 73% pada 2026 dengan proyeksi 75%. Artinya ada tambahan 10% kapasitas terpakai dibanding Oktober 2024.

“Sekarang produk impornya nggak masuk, kami yang berkembang,” kata CEO PT Platinum Ceramics Industry, Liem May Tjoe, Juli 2026, Sabtu (31/10).

Ketua Umum Asoasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menyebut ini titik balik. “Capaian ini menunjukkan industri keramik Indonesia tidak hanya mampu bertahan.”

Industri padat karya juga menguat. Triwulan II-2026, tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36%, naik dari 4,86% triwulan sebelumnya dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,29%. Padahal sebelumnya kerap disebut sunset industry.

Investasinya pun naik. Semester I-2026, tekstil dan pakaian jadi membukukan Rp11,40 triliun, naik 11,85% year-on-year. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 11,30%.

Namun PR masih ada. Impor tekstil Januari–Mei 2026 naik jadi US$3,58 miliar dari US$3,41 miliar tahun lalu. Industri baja masih tertekan dengan impor 7 juta ton hingga Agustus 2026 dan utilisasi 43–57%.

“Kami bukan antiimpor, tetapi perlu ada keseimbangan agar industri nasional tetap dapat tumbuh dan berdaya saing,” kata Wakil Ketua Umum IISIA, Ismail Mandry.

1. Substitusi Impor

Di tengah pandemi 2020, AGK mencanangkan target substitusi impor 35% atau Rp152,83 triliun pada 2022 dengan empat strategi: pendalaman struktur industri, kemandirian bahan baku, dukungan regulasi dan insentif, serta optimalisasi P3DN. Lima sektor prioritasnya mewakili 70% PDB industri.

Hasilnya: impor logam turun 44% sepanjang 2020, produksi slab, billet, bloom naik 30,25%, utilisasi dari 67,86% ke 88,38%. Impor minuman dan hasil tembakau turun 21,5%.

Tahun 2021, substitusi alat olahraga capai 37% melampaui target 22%. Impor mesin dan alat transportasi turun 34%, tekstil dan alas kaki 18%, IKM kimia, sandang, kerajinan 17%, serta semen, keramik, galian non-logam 15%.

Kenaikan impor saat itu didominasi bahan baku dan barang modal untuk pemulihan industri, yang diolah menjadi ekspor. Ekspor manufaktur Januari–November 2021 naik 35,36% jadi US$160 miliar. Karena itu AGK menekankan agar bahan baku bisa diproduksi di dalam negeri.

Upaya itu diperkuat kompleks petrokimia Lotte Chemical Indonesia senilai US$4 miliar di Cilegon yang diresmikan November 2025. 70% produksinya untuk substitusi impor bahan baku plastik yang separuh kebutuhannya masih impor.

2. Belanja Produk Dalam Negeri

Belanja pemerintah diarahkan jadi pasar industri nasional lewat TKDN dan P3DN, diperkuat Inpres No.2/2022. Realisasi belanja PDN 2023 mendekati Rp1.000 triliun.

Untuk 2024, target 95% pengadaan APBN, APBD, dan BUMN menggunakan produk dalam negeri.

Kemenperin menggelar business matching sejak 2023. Komitmen pembelian melonjak 560% dalam tiga tahun: Rp214 triliun (2022), Rp1.157 triliun (2023), dan Rp1.428 triliun (2024).

3. Reformasi TKDN

Lewat Permenperin No.35/2025, AGK mereformasi TKDN: R&D dapat tambahan nilai hingga 20%, perusahaan yang investasi dan produksi di Indonesia dengan tenaga kerja Indonesia bisa capai minimal TKDN 25%, masa berlaku sertifikat 3 jadi 5 tahun, proses sertifikasi dipangkas dari 22 jadi 10 hari kerja, plus pengawasan ketat terhadap TKDN washing hingga pencabutan sertifikat.

“Reformasi TKDN adalah jawaban atas kebutuhan dunia usaha,” ujar AGK.

Hingga 21 Juli 2026, sertifikat TKDN diterbitkan dalam jumlah besar. Kajian Kemenperin menyebut setiap Rp1 belanja PDN berpotensi hasilkan output ekonomi Rp2,2.

4. Pengetatan Lartas dan Pertek

Oktober 2023, AGK usulkan pengawasan impor 8 kelompok barang jadi dipindah dari post-border ke border: pakaian jadi, mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, tekstil jadi lainnya, obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta tas. Diakomodir lewat Permendag No.36/2023.

Kemenperin siapkan pertek untuk pakaian jadi, alas kaki, besi baja, obat tradisional, kosmetik, elektronik, dan ban untuk menilai kebutuhan impor berbasis neraca komoditas dan kapasitas domestik.

Saat Permendag No.8/2024 melonggarkan impor, Kemenperin mendorong pengetatan kembali. Juli 2024 usulkan pertek dikembalikan, dan April 2026 pemerintah tugaskan Kemenperin susun daftar komoditas wajib pertek.

5. Perluasan SNI Wajib

SNI wajib jadi pelindung mutu, keselamatan, dan daya saing. AGK menyebut standar membuat industri “tidak hanya lebih kompetitif, tetapi juga lebih adaptif.” Ia pernah menyebut lemahnya perlindungan dengan istilah “Kita telanjang.”

Dari 5.552 SNI produk industri, 136 berstatus wajib. Oktober 2024 terbit 16 Permenperin baru untuk ubin keramik, katup, semen, kompor dan selang gas LPG, sepatu pengaman, dan kawat baja pratekan.

Pengawasan diperluas: 2021 mengawasi 95 merek dalam 10 SNI wajib di 15 provinsi, 2024 jadi 67 SNI wajib dan 113 merek di 36 provinsi. Hingga September 2026, 45 SNI wajib dan 78 merek, naik dari 28 SNI dan 73 merek tahun sebelumnya. Oktober–November 2026 ditambah 6 SNI dan 9 merek lewat uji petik.

Ketua Umum Asaki menilai SNI wajib ubin keramik hadirkan “kesetaraan kualitas.” Di baja, lewat Permenperin No.22, 23, 24/2025, 7 kelompok produk baja efektif SNI wajib 20 Mei 2026 dengan masa transisi satu tahun, didukung IISIA agar harmonis dari hulu ke hilir.

6. Penguatan Bea Masuk Impor

Data WTO April 2026: Indonesia baru punya 142 instrumen TBT, jauh di bawah AS 2.000+, China 1.600, Korsel 1.100, Thailand 760. Ruang penguatan masih besar.

Atas inisiatif AGK, Kemenkeu terbitkan PMK No.70/2024: BMAD 35–50% untuk ubin keramik asal China selama 5 tahun, beriringan dengan SNI wajib. BMAD atasi dumping, SNI jaga mutu.

Untuk tekstil hulu, PMK No.98/2025 kenakan BMTP atas 16 pos tarif kain tenunan dari kapas selama 3 tahun sejak 10 Januari 2026.

7. Penataan Pintu Masuk Impor

Sejak November 2024, AGK usulkan pintu masuk elektronik, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional dialihkan ke Pelabuhan Sorong (utilisasi 23,09%), Bitung (34,7%), dan Kupang (32,6%) untuk optimalkan infrastruktur timur, tumbuhkan logistik, dan dongkrak industri perkapalan. Usulan belum diputuskan.

Pada akhirnya, pasar domestik yang besar harus jadi landasan produksi, investasi, dan lapangan kerja. Semua kebijakan bermuara pada satu tujuan: kebutuhan rakyat menjadi peluang bagi industri nasional.

“Bukan ekonomi yang menarik manufaktur, tapi manufaktur yang harus menarik ekonomi,” ujar AGK dalam paparan kinerja akhir 2025.