Kolaborasi Hijau Dibuka, Indonesia Jangan Cuma Jadi Pasar

JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan lima agenda kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk mendukung pengembangan energi bersih, termasuk program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan kerja sama kedua negara perlu diarahkan pada pengembangan proyek yang layak secara finansial, penguatan kapasitas industri dalam negeri, serta percepatan elektrifikasi.

Rekomendasi tersebut disampaikan Deon dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Jakarta, Jumat (30/10).

Salah satu agenda yang diusulkan adalah pengembangan PLTS terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS), terutama untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel dan menjaga stabilitas jaringan.

Dalam pengembangannya, Deon menilai spesifikasi baterai perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan. Pasalnya, baterai untuk penyimpanan energi jaringan memiliki prioritas berbeda dengan baterai kendaraan listrik yang lebih mengutamakan performa.

"Untuk penyimpanan energi, yang lebih diutamakan adalah biaya. Kita membutuhkan baterai dengan biaya sangat murah, tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhan layanan jaringan listrik," kata Deon.

IESR juga mendorong penguatan rantai pasok BESS dalam negeri melalui peningkatan kapasitas manufaktur, penyusunan standar, dan kesiapan pemasok lokal.

Tiga agenda lainnya meliputi mobilisasi pembiayaan hijau dengan menggabungkan pendanaan publik dan swasta untuk proyek PLTS skala besar serta kebutuhan listrik industri, juga percepatan penerapan teknologi baja hijau melalui kerja sama antara Krakatau Steel dan perusahaan baja asal Korea Selatan POSCO.

Agenda lainnya adalah memperluas penggunaan peralatan rumah tangga pintar dan kompor listrik untuk mendorong elektrifikasi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG.

Indonesia berambisi mengembangkan PLTS berkapasitas 100 GW sebagai salah satu fokus utama agenda pembangunan ekonomi dan industri nasional.

Pada 2025, kapasitas terpasang energi terbarukan di Indonesia mencapai 15,6 GW dari total kapasitas pembangkit listrik Indonesia sebesar 107,5 GW. Sementara itu, kapasitas PLTS baru mencapai 1,49 GW, jauh di bawah potensi yang diperkirakan sebesar 3.294 GW.

Deon menilai pengembangan PLTS 100 GW membutuhkan dukungan lebih dari sekadar penambahan kapasitas pembangkit.

Dia menyampaikan pencapaian target tersebut juga memerlukan investasi, teknologi penyimpanan energi, infrastruktur transmisi, dan sistem kelistrikan yang lebih fleksibel.

Strategi KG-X

Dalam kesempatan yang sama, Head of Energy Market and Policy, Solutions for Our Climate, Gahee Han mengatakan Korea Selatan juga tengah mempercepat transisi energi melalui strategi Korea Green Transformation (K-GX).

Pemerintah Korea Selatan melalui strategi K-GX berencana memobilisasi investasi sebesar 1.000 triliun won hingga 2035. Strategi tersebut mencakup belanja fiskal sebesar 200 triliun won, pembiayaan iklim lebih dari 790 triliun won, serta investasi sektor swasta sebesar 220 triliun won.

Sejumlah industri yang menjadi prioritas nasional dalam strategi tersebut meliputi baterai, energi surya, reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR), hidrogen, serta teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS).

Korea Selatan juga menargetkan kapasitas energi terbarukan sebesar 100 GW pada 2030, yang membutuhkan penambahan sekitar 14 GW per tahun.

Han mengatakan angka tersebut lebih dari tiga kali lipat rata-rata penambahan kapasitas tahunan sebelumnya yang berkisar 3-4 GW.

Namun, menurut Han, kesiapan jaringan listrik di Korea Selatan menjadi salah satu tantangan untuk mencapai target tersebut.

"Target kami sangat ambisius, tetapi dalam praktiknya jaringan listrik belum siap mengakomodasi integrasi energi terbarukan," ujarnya.

Adapun kerja sama Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki kerangka melalui nota kesepahaman energi bersih yang ditandatangani pada April 2026.

Kesepakatan tersebut mencakup energi surya, angin, panas bumi, hidrogen, nuklir, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan baterai.