Deteksi Lonjakan Harga Pangan, Pemkot Ambon Manfaatkan Sistem Digital

AMBON– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, memanfaatkan sistem digital bernama SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon) untuk memantau pergerakan harga, ketersediaan stok, dan mendeteksi potensi kelangkaan bahan pangan sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah.

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, di Ambon, Jumat (30/10), mengatakan pemanfaatan sistem berbasis data tersebut diharapkan membantu pemerintah melakukan intervensi pasar secara cepat, terukur, dan tepat sasaran ketika terjadi kenaikan harga maupun gangguan pasokan pangan.

“Dengan SIKENDALI AMBON, kita tidak lagi meraba-raba lokasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga. Data yang masuk akan menjadi acuan intervensi pasar secara presisi,” kata Ely saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ambon.

Peluncuran sistem yang dicetuskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon Ronald H. Lekransy tersebut dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi TPID yang melibatkan pemangku kepentingan dan distributor bahan pokok di Kota Ambon.

Ely menjelaskan, pengembangan sistem tersebut merupakan respons terhadap kondisi inflasi Kota Ambon pada September 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon, inflasi bulanan tercatat 0,68 persen, inflasi tahun kalender 3,29 persen, dan inflasi tahunan mencapai 4,76 persen.

Kenaikan harga terutama dipengaruhi kelompok transportasi serta sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit dan cabai keriting yang mencapai Rp120.000 hingga Rp160.000 per kilogram di pasaran.

Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Pemkot Ambon mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diarahkan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar di kawasan permukiman padat penduduk. Sementara Dinas Perikanan diminta memantau perkembangan harga ikan.

Pada aspek ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didorong mengoptimalkan gerakan menanam cabai dan bawang bersama kelompok tani lokal, termasuk di wilayah Denam dan Larike, guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Pemkot juga akan memperkuat kerja sama antardaerah dengan wilayah produsen, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, melalui skema kerja sama antarpemerintah (G2G) dan antarpelaku usaha (B2B) untuk menjamin ketersediaan bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Sementara itu, kelancaran distribusi diupayakan melalui koordinasi dengan Pelindo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk memberikan prioritas bongkar muat kontainer bahan pokok.

Ely mengatakan, SIKENDALI AMBON dirancang sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang mengintegrasikan data neraca logistik, ketersediaan stok, dan perkembangan harga secara berkala sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi potensi gangguan pasokan lebih awal.

Pengoperasian sistem tersebut melibatkan sejumlah instansi dan lembaga, antara lain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk aspek keamanan data, Bank Indonesia dalam analisis ekonomi, Bulog dan Pelindo terkait informasi stok serta distribusi, BPS dan BMKG Pattimura untuk data statistik dan prakiraan cuaca perairan, serta distributor sebagai penyedia informasi stok di lapangan.

Ia juga memastikan data bisnis milik distributor yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pengendalian inflasi daerah.

“Data distributor dijamin aman dan semata-mata digunakan Pemkot Ambon demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga Kota Ambon,” ujarnya.

Rapat koordinasi TPID tersebut diakhiri dengan diskusi bersama perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, Pelindo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta distributor lokal untuk memantapkan peta jalan pengendalian inflasi Kota Ambon.