Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Buntut Penyelewengan Beras SPHP, Amran Ambil Langkah Tegas Copot Pejabat Bapanas dan Bulog

20 Jumat, 30 Okt 2026, 00:00 WIB | Oleh:

Pemerintah mengalokasikan dukungan besar untuk menjaga keberlangsungan produksi hingga distribusi pangan.

Pada 2026, total subsidi dan dukungan pemerintah di sektor hulu yang ia paparkan mencapai sekitar Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada 2025. Dukungan tersebut antara lain mencakup pupuk, traktor, irigasi, dan lainnya.

Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga keberlangsungan usaha produsen serta Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen. Pada tahap penyerapan beras, Bulog turut memperoleh dukungan subsidi yang menurut Mentan Amran mencapai Rp6.000 per kilogram.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pejabat yang dinonaktifkan merupakan jajarannya yang ada di Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten.

"Ini kan ibarat jabatan di wilayah gitu ya, contoh seperti Kapolda atau Pangdam, kalau terjadi kerusuhan atau ada terjadi ledakan bom yang besar, itu kan harus bertanggung jawab di wilayah yang bersangkutan. Ini juga sama dengan kejadiannya di wilayah khusus Kanwil Bulog DKI," kata Rizal.

"Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi (Bulog), kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau (Kepala Bapanas sekaligus Mentan). Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami," tambah Rizal.

Ia menegaskan, pencopotan pejabat Bulog merupakan bentuk tanggung jawab moral pimpinan sekaligus langkah preventif mendukung kelancaran proses investigasi dugaan penyelewengan beras SPHP.

Rizal menegaskan, pejabat yang dinonaktifkan belum terbukti melakukan tindak pidana sehingga kebijakan tersebut bukan karena keterlibatan, melainkan untuk menjaga profesionalisme dan objektivitas selama penyelidikan berlangsung.

Menurut Rizal, penonaktifan sementara dilakukan agar pejabat yang diperiksa tidak memiliki kesempatan mengganggu proses investigasi, sehingga seluruh pemeriksaan dapat berjalan independen, transparan, dan akuntabel hingga selesai.

Ia memastikan pejabat yang tidak terbukti terlibat akan dipulihkan haknya melalui penempatan pada jabatan sederajat, sedangkan pihak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan hukum berlaku.

Rizal menambahkan pengawasan Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan kewajiban Bulog sehingga seluruh jajaran diminta aktif memverifikasi, memeriksa, dan mengawasi mitra penyalur untuk mencegah penyimpangan distribusi beras SPHP.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Olahraga
PSIM Ingin Bangkit dengan P...
Advertisement
Putin Ungkap Kesan Positif Tentang Trump, Puji Nilai-Nilai Peradaban yang Dimilikinya

Putin Ungkap Kesan Positif Tentang Trump, Puji Nilai-Nilai Peradaban yang Dimilikinya

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +