Sultan: Pembangunan Makodam XXVI/Mataram di Godean Harus Ikuti Prosedur

YOGYAKARTA, — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta seluruh tahapan rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XXVI/Mataram di Godean, Sleman, ditempuh sesuai prosedur. Pemanfaatan lahan untuk kompleks militer tersebut masih harus melalui proses administrasi serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kalurahan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan rencana pembangunan Makodam pada prinsipnya tidak menjadi persoalan sepanjang mekanisme penggunaan lahan dipenuhi sesuai ketentuan.

“Ya enggak ada masalah. Tapi itu tetap proses administrasinya harus. Itu saja,” ujar Sri Sultan seusai menerima Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga bersama Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (27/10).

Menurut Sri Sultan, mekanisme pemanfaatan lahan harus melibatkan pemerintah kabupaten dan kalurahan sesuai kewenangan masing-masing. Prosedur tersebut juga diterapkan dalam pembangunan fasilitas instansi lainnya.

“Ada aturannya. Ya sama dengan Polda, sama prosesnya. Lewat kabupaten, kalurahan, kan gitu, sama,” tegasnya.

Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga mengatakan Godean direncanakan menjadi lokasi Makodam dengan kebutuhan lahan sekitar sembilan hektare. Lahan tersebut akan digunakan untuk kompleks markas komando, badan pelaksana (Balak), serta sebagian fasilitas perumahan.

Namun, rencana itu masih berada pada tahap awal. TNI perlu melakukan survei lokasi dan menyusun perencanaan sebelum pembangunan dapat berlanjut. Koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kalurahan juga menjadi bagian dari tahapan tersebut.

“Memang harus disurvei dulu, nanti dilihat, dibuat perencanaan dan lain-lain. Tentunya nanti lapor Ngarsa Dalem juga,” kata Yoga.

Setelah tahapan persiapan lebih matang, perkembangan rencana pembangunan Makodam akan dibahas di tingkat pusat dan dilaporkan kepada Menteri Pertahanan. Dengan proses yang masih berjalan tersebut, waktu dimulainya pembangunan belum dapat dipastikan.

Yoga mengatakan pertemuannya dengan Sri Sultan juga menjadi bagian dari silaturahmi sekaligus meminta arahan dalam menjalankan tugas di DIY. Sinergi dengan pemerintah daerah, menurut dia, diperlukan agar keberadaan satuan TNI dapat mendukung kepentingan masyarakat.

“Saya di sini bertugas untuk membantu Ngarsa Dalem, membantu Pemda DIY. Jadi kita wajib bersilaturahmi, wajib menghadap Beliau, memohon arahan, bimbingan, apa yang mesti saya laksanakan di sini. Tentunya supaya untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Untuk sementara, Pangdam XXVI/Mataram bersama jajarannya masih menggunakan fasilitas di Makorem 072/Pamungkas. Penataan organisasi serta pemenuhan personel akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan satuan.

Kodam XXVI/Mataram merupakan satu dari enam kodam baru yang diresmikan pada 5 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 TNI. Wilayah tugasnya direncanakan mencakup 10 Komando Distrik Militer (Kodim) di DIY serta wilayah Wonogiri dan Klaten. Penataan satuan dan alih komando pengendalian dilakukan mengikuti kebijakan organisasi TNI.

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam juga membahas situasi keamanan DIY menjelang rencana aksi demonstrasi. TNI akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk menjaga kondusivitas serta memastikan penyampaian aspirasi berlangsung damai.

Sri Sultan turut mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak berkembang menjadi tindakan anarkis ataupun perusakan fasilitas. Koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di DIY.