Senat Prancis Setujui RUU Denda bagi Demonstran Perusuh

PARIS — Senat Prancis menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang mewajibkan demonstran membayar denda hingga 10 ribu euro (Rp202,5 juta). Dikutip dari Euro News, Kamis (29/10), uang ini untuk mengganti rugi kerusakan selama aksi unjuk rasa.

Persetujuan terhadap RUU itu diambil melalui pemungutan suara dengan 229 suara mendukung dan 105 suara menolak. Aliansi sayap kanan dan kelompok sentris yang menguasai mayoritas kursi di Senat menjadi pendukung utama regulasi tersebut.

Namun, RUU tersebut masih harus dibahas dan disetujui oleh Majelis Nasional Prancis sebelum dapat diberlakukan.

Aturan tersebut diajukan setelah terjadinya kerusuhan usai kemenangan Paris Saint-Germain atas Arsenal pada Mei 2026.

RUU itu semakin mendapat perhatian setelah demonstrasi terkait ketimpangan dan kenaikan harga berakhir rusuh pada 17 Oktober 2026. Insiden tersebut menyebabkan ribuan tempat usaha mengalami kerusakan atau penjarahan.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menekankan pentingnya segera merespons kerusakan dan situasi kacau pada peristiwa tersebut. Menurut dia, mayoritas masyarakat Prancis tidak seharusnya menanggung biaya akibat tindakan segelintir perusak.

Pemerintah Prancis menilai RUU tersebut dapat meningkatkan pertanggungjawaban finansial atas kerusakan yang terjadi selama aksi unjung rasa. Namun, rancangan tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak.

Mereka memperingatkan orang yang secara tidak langsung menyebabkan kerusakan juga harus dimintai pertanggungjawaban finansial. Ini dapat berlaku apabila mereka terbukti secara sadar berpartisipasi dalam kelompok yang dibentuk untuk melakukan aksi perusakan.

RUU itu juga memungkinkan penyitaan tunjangan kesejahteraan sosial dan bantuan perumahan untuk membayar ganti rugi. Ketentuan tersebut menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia karena dinilai berpotensi menambah beban finansial masyarakat rentan.

Amnesty International memperingatkan kebijakan tersebut dapat mendorong keluarga yang sudah terpinggirkan semakin terjerumus ke jurang kemiskinan. Organisasi itu mengingatkan risiko dampak finansial yang lebih berat bagi kelompok masyarakat yang telah menghadapi kesulitan ekonomi. ils/I-1