Menko PM Ungkap 22,93 Juta Warga Miskin Masih Butuh Pemberdayaan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyebut 22,93 juta warga miskin membutuhkan intervensi pemerintah. Pemerintah memperkuat program pemberdayaan guna membuka lapangan kerja baru serta mempercepat pengentasan kemiskinan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengentasan masalah kemiskinan harus diarahkan untuk memacu produktivitas warga daripada sekadar mengandalkan penyaluran bantuan sosial semata. Pemberian dukungan dana tersebut wajib dibarengi pembukaan akses lapangan kerja luas demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Muhaimin memaparkan evaluasi kemiskinan nasional dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti sukses menyerap tenaga kerja sebanyak 1,3 juta warga berpenghasilan rendah.

“Sebanyak 22,93 juta warga miskin masih membutuhkan intervensi pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 9.366 desa masih tertinggal dan membutuhkan percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat,” kata dia dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (29/10).

Muhaimin menjelaskan bahwa ekosistem rantai pasok program pangan telah menggerakkan perekonomian para pedagang kecil di daerah. Skema tersebut melibatkan 148.500 wirausaha baru serta 63.100 pemasok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin dalam dua tahun terakhir. Sekolah Rakyat juga memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar,” ujar Muhaimin.

Ia mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan perlindungan warga. Penggunaan basis data terpadu tersebut menjamin seluruh program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

“Sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro memperoleh akses permodalan terjangkau untuk mengembangkan usaha. Pemberdayaan perdesaan juga menjangkau 18.849 desa melalui pendampingan 217 perguruan tinggi,” ucap Muhaimin.

Muhaimin menegaskan bahwa penguatan ekonomi perdesaan membutuhkan keterlibatan aktif dari institusi filantropi dan lembaga pendidikan tinggi. Sinergi lintas sektor tersebut turut menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta, serta kalangan pondok pesantren.

“Seluruh program pemerintah harus menggunakan DTSEN sebagai acuan pengambilan keputusan, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan. Data terpadu diperlukan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi masyarakat,” ucap Muhaimin.

Kolaborasi strategis antarpemangku kepentingan diyakini mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di berbagai pelosok wilayah tanah air. Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi pada masa depan. ils/I-1