Kemendagri Luncurkan Buku Pengalaman 12 Pj Kepala Daerah Saat Transisi Pilkada

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan buku Menjaga Roda Pemerintahan di Masa Transisi yang merekam pengalaman 12 penjabat (Pj) kepala daerah selama masa transisi Pilkada 2024. Buku tersebut menjadi bahan pembelajaran mengenai kepemimpinan, pengelolaan birokrasi, dan upaya menjaga kesinambungan pelayanan publik di tengah pergantian kepemimpinan daerah.

Peluncuran buku berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (29/10/2026), dengan melibatkan sejumlah pihak yang mendukung penyusunan studi tersebut. Pembahasannya mencakup berbagai tantangan pemerintahan daerah, termasuk keberlanjutan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pelindungan sosial.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai pengalaman para Pj kepala daerah penting dipelajari untuk memahami praktik kepemimpinan dalam situasi transisi politik. Menurutnya, para penjabat menghadapi kondisi berbeda dibandingkan kepala daerah hasil pemilihan langsung, terutama terkait legitimasi, keterbatasan masa tugas, serta dinamika politik di wilayah masing-masing.

“Para penjabat kepala daerah ditunjuk, bukan dipilih. Dalam konteks ilmu politik, legitimasi yang mereka miliki tentu berbeda,” ujar Bima dalam sambutannya.

Perbedaan tersebut membuat para penjabat harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi daerah dalam waktu relatif singkat. Mereka dituntut memahami karakteristik wilayah, membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Bima menambahkan, pengalaman bekerja di lingkungan birokrasi dan jejaring nasional dapat membantu para penjabat menghadapi tantangan tersebut. Namun, keberhasilan menjalankan tugas tetap bergantung pada kemampuan masing-masing pemimpin dalam mengambil keputusan dan mengelola pemerintahan.

“Semuanya kemudian akan berpulang kepada satu hal, yaitu leadership,” katanya.

Bima juga memandang buku tersebut sebagai sumber pembelajaran yang dapat memperkaya kajian mengenai kepemimpinan di lingkungan pemerintahan daerah. Dokumentasi pengalaman para penjabat diharapkan dapat memberikan gambaran tentang strategi menghadapi persoalan pemerintahan selama masa transisi.

“Saya pribadi melihat buku ini sebagai satu sumber yang sangat berharga tentang kajian kepemimpinan,” katanya.

Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri sekaligus Ketua Tim Penyusunan Studi, Ahmad Fajri, menjelaskan bahwa buku tersebut disusun untuk menghimpun pengalaman, strategi, dan inovasi para Pj kepala daerah yang berasal dari Kemendagri. Proses pemilihan kasus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek agar pembelajaran yang dihasilkan mencakup beragam situasi pemerintahan daerah.

Aspek yang dipertimbangkan meliputi sektor pelayanan dasar, keterwakilan perempuan dan wilayah otonomi khusus, hasil evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, serta rekam jejak narasumber. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggali praktik kepemimpinan yang relevan bagi pengelolaan pemerintahan daerah.

“Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kepala daerah terpilih maupun Pj. (penjabat) kepala daerah pada masa mendatang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” kata Fajri.

Menurut Fajri, dokumentasi pengalaman para penjabat dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi tantangan serupa pada masa mendatang. Hasil studi ini juga diharapkan membantu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama pergantian kepemimpinan.

Penyusunan studi dilakukan Kemendagri dengan dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Australia-Indonesia. Program tersebut mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah, pemanfaatan data, dan penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Counsellor Governance and Human Development Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT), Joanna O'Shea, menyampaikan bahwa buku tersebut menjadi salah satu hasil kerja sama dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap pembelajaran dari pengalaman 12 penjabat dapat digunakan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Joanna, pergantian pemimpin merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, tetapi perubahan tersebut tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengalaman para penjabat perlu didokumentasikan agar dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam menghadapi masa transisi kepemimpinan.