Satgas PRR Kebut Pemulihan Bencana Sumatera, Sekolah hingga Jembatan Jadi Prioritas

JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah didorong menyelesaikan berbagai kegiatan yang dapat dituntaskan pada 2026 sebelum 31 Desember.

Target tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10/2026). Rapat yang dipimpin Menko PMK Sugiono itu membahas perkembangan pemulihan sekaligus langkah untuk mempercepat pekerjaan di wilayah terdampak.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR menjelaskan, penanganan bencana telah melewati tahap tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan jiwa. Setelah memasuki masa transisi darurat, pemerintah kini melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan layanan publik serta aktivitas masyarakat.

Pada tahap tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai unsur nasional, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan pemerintah daerah. Pemerintah juga memberikan dukungan anggaran awal untuk membantu penanganan dampak bencana dan memenuhi kebutuhan mendesak di wilayah terdampak.

“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan,” ujarnya.

Dalam tahap pemulihan saat ini, sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak mulai kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat akibat bencana, juga menunjukkan perkembangan pemulihan meskipun sejumlah pekerjaan masih perlu diselesaikan.

Pada sektor pelayanan dasar, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan layanan internet di wilayah terdampak relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas juga telah beroperasi kembali untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Meski begitu, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana. Fasilitas tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara optimal.

Sementara itu, kegiatan belajar-mengajar di wilayah terdampak telah kembali berlangsung meskipun belum seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Dari total 4.922 satuan pendidikan terdampak, sebanyak 99 sekolah masih menyelenggarakan pembelajaran di kelas darurat.

Penanganan sekolah-sekolah tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat. Percepatan perbaikan fasilitas pendidikan diperlukan agar siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang lebih layak.

Perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak. Pembangunan jembatan oleh TNI Angkatan Darat dan Polri mendapat apresiasi karena membantu memulihkan akses transportasi yang sebelumnya terganggu akibat bencana.

"Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100 saya kalau tidak salah lebih kurang 120an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan," sambungnya.

Keberadaan jembatan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok antardaerah. Selain jembatan, pemerintah juga mendorong perbaikan rumah warga, jalan, sekolah, serta fasilitas ekonomi yang menunjang aktivitas masyarakat.

Namun, proses pemulihan masih menghadapi tantangan berupa hujan berintensitas tinggi yang berpotensi memicu banjir dan longsor susulan. Bencana lanjutan tersebut dapat kembali mengganggu akses transportasi dan menambah kebutuhan perbaikan infrastruktur di sejumlah wilayah.

Satgas PRR meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran segera mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai target tahun ini. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran masing-masing dan dukungan anggaran tambahan untuk mempercepat pemulihan sesuai kebutuhan wilayahnya.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar pekerjaan tidak terhambat oleh persoalan pelaksanaan maupun kebutuhan pendukung. Perbaikan rumah, jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas ekonomi diharapkan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi warga terdampak.

“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menargetkan kegiatan yang dapat diselesaikan pada 2026 rampung sebelum pergantian tahun, sementara penanganan kebutuhan lanjutan tetap berjalan sesuai kondisi di lapangan.