Indonesia-Jepang Garap Karbon Kehutanan, Potensi Ekonomi Hijau Dibidik

MEDAN – Kerja sama karbon kehutanan membuka peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi hutan sebagai aset ekonomi sekaligus instrumen mitigasi perubahan iklim.

Melalui perdagangan dan pengembangan kredit karbon, sektor kehutanan berpeluang memperoleh sumber pendanaan baru untuk konservasi dan rehabilitasi ekosistem.

Namun, manfaat ekonomi tersebut sangat bergantung pada kredibilitas pengukuran emisi, transparansi tata kelola, serta kepastian pembagian manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.

Tanpa pengawasan ketat, potensi karbon hutan justru berisiko lebih banyak menjadi komoditas bisnis ketimbang instrumen perlindungan lingkungan.

Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) di sela agenda Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turkiye.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangannya yang diterima di Medan, Sumatera Utara, Selasa (, mengatakan kerja sama ini diarahkan untuk mendorong pengembangan proyek karbon berintegritas tinggi, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat,” ujar Rohmat.

Lebih lanjut, Rohmat menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen mempercepat aksi iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ia melanjutkan, terdapat empat Komitmen Utama Indonesia dalam Pengembangan Karbon Hutan. Pertama, memulihkan lahan terdegradasi dan lahan yang mengalami degradasi berat melalui proyek penyerapan karbon (Carbon Removal Project) seluas 12 juta hektare.

Lebih lanjut kedua, melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (Carbon Avoidance Project) seluas 50 juta hektare. Kemudian ketiga, pengembangan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare, dan keempat, pengembangan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

Indonesia juga mendorong agar ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dalam kerja sama JCM. Kedua ekosistem tersebut merupakan bagian besar dari portofolio proyek karbon yang sedang dipersiapkan Indonesia.

“Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi,” jelas Rohmat.

Rohmat juga menyoroti peluang kerja sama melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang memasuki fase wajib pada 2026. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO2 pada 2030.

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, menyambut peluang untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon pengimbang berintegritas tinggi dari proyek-proyek berbasis alam Indonesia.

“Salah satu potensi utamanya adalah proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi,” ujar Wamenhut Rohmat.

Kerja sama ini pun diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan Jepang terhadap kredit JCM yang memenuhi persyaratan dengan prioritas pemulihan ekosistem Indonesia.

“Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memulihkan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung penghidupan masyarakat,” katanya.