Salah Tata Kelola BUMN Picu Ancaman Crowding Out

BUMN dan swasta perlu memiliki pembagian peran yang tegas, sebab ekspansi BUMN tanpa batas yang jelas berisiko memicu crowding out, menekan investasi swasta, dan justru menghambat produktivitas serta penciptaan lapangan kerja.

JAKARTA – Strategi menggerakkan ekonomi melalui dua mesin, yakni swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dapat menjadi langkah tepat untuk mendorong pertumbuhan dan membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Namun, efektivitasnya bergantung pada pembagian peran yang jelas agar BUMN tidak mendominasi sektor yang mampu digarap swasta.

Tanpa batas kewenangan dan prioritas investasi yang tegas, ekspansi BUMN berisiko memicu efek desakan atau crowding out, yakni menggeser investasi swasta akibat perebutan akses pembiayaan dan sumber daya. Karena itu, sinergi kedua mesin ekonomi harus dibangun atas dasar komplementaritas, bukan persaingan yang justru menghambat penciptaan lapangan kerja dan produktivitas.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet menilai strategi dua mesin pertumbuhan melalui swasta dan BUMN perlu disertai pembagian peran yang tegas. Pengalaman Jepang dan Korea Selatan (Korsel) menunjukkan dukungan negara terhadap sektor prioritas harus dikaitkan dengan kinerja ekspor, sedangkan pengalaman Tiongkok memperlihatkan dominasi investasi BUMN dapat menurunkan imbal hasil investasi dan meningkatkan utang.

“Jadi, jika Danantara ingin mengadopsi model Tiongkok, jangan sampai yang ditiru justru bagian yang paling tidak produktif,” tegas Yusuf di Jakarta, Selasa (27/10).

Di Indonesia, ekspansi BUMN dan Danantara berisiko menimbulkan crowding out karena dana, proyek, dan talenta terserap ke sektor negara, sementara pertumbuhan dana pihak ketiga hanya 8,22 persen, jauh di bawah pertumbuhan kredit. Tantangan produktivitas juga terlihat dari pertumbuhan manufaktur kuartal II-2026 sebesar 4,52 persen, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi 5,29 persen.

Karena itu, BUMN sebaiknya berfokus pada infrastruktur, kegagalan pasar, dan industri hulu strategis, sedangkan swasta diberi ruang lebih besar di sektor manufaktur berorientasi ekspor dengan insentif berbasis ekspor, produktivitas, inovasi, dan penyerapan tenaga kerja.

“Jadi, gagasan dua mesin perlu diterjemahkan ke dalam pembagian kerja yang tegas. BUMN dan Danantara sebaiknya berfokus pada infrastruktur, sektor yang mengalami kegagalan pasar, dan industri hulu strategis yang dapat menghidupkan industri turunan. Salah satu contohnya adalah industri nafta yang selama ini masih bergantung pada impor,” ujar Yusuf.

Mesin Perekonomian

Gagasan dua mesin ini awalnya disampaikan Dekan sekaligus CEO Asian Development Bank Institute (ADBI), Bambang Brodjonegoro. ADBI memandang sektor swasta dan BUMN secara bersama-sama dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.

Mantan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas itu menilai kehadiran Danantara menunjukkan upaya Indonesia mengadopsi model Tiongkok yang menempatkan BUMN sebagai salah satu lokomotif ekonomi. Namun, ia mengusulkan agar Indonesia tidak hanya bertumpu pada BUMN, tapi juga memperkuat swasta sebagai mesin lainnya.

“Mengapa kita tidak melaju dengan dua mesin sekaligus daripada hanya bertumpu pada satu mesin? Satu mesin digerakkan oleh sektor swasta, dan satu mesin lagi digerakkan oleh BUMN dengan mandat penugasan yang jelas,” kata Bambang dalam Kadin Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta, Senin (26/10).

Bambang menjelaskan pengalaman Jepang dan Korsel menunjukkan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong industrialisasi. Kedua negara berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan bertumpu pada sektor manufaktur dan ekspor.