KKP Kawal Ketat Izin Laut KNMP Biar Tak Tabrak Tata Ruang

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di pesisir dan laut tidak boleh asal bangun. Semua harus mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

KKP bahkan turun langsung mendampingi pemerintah daerah menyiapkan dokumen KKPRL agar pembangunan KNMP sejalan dengan tata ruang dan aturan yang berlaku.

"KKPRL bukan sekadar dokumen perizinan administratif melainkan wujud kepastian lokasi, hukum, dan ekologis," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Rabu (28/10).

Langkah proaktif ini dilakukan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP lewat rapat koordinasi penyelenggaraan KKPRL untuk program KNMP di Jakarta. Sejumlah perwakilan pemda yang menjadi lokasi pembangunan hadir untuk menyamakan persepsi pengurusan izin.

Dokumen KKPRL wajib disiapkan karena fasilitas utama KNMP banyak memanfaatkan ruang laut, mulai dari pabrik es, gudang beku, dermaga, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan. Pengajuan dilakukan lewat sistem e-SEA dan akan diverifikasi tim teknis KKP.

"Harus disusun secara tepat, lengkap, dan substansial agar proses verifikasi dan penerbitannya efektif, mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan laut," ujar Dirjen PRL Kartika Listiyana.

Untuk mempercepat proses, Ditjen PRL juga mengembangkan e-GerAI dan KKPRL Mobile. Kartika meminta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota aktif menyiapkan dokumen agar data lokasi KNMP lengkap dan kendala bisa segera ditangani.

Akademisi IPB University Akhmad Nurhijayat mendukung langkah KKP tersebut. Menurutnya, penerapan tata ruang di KNMP harus integratif dan berkelanjutan, sehingga monitoring dan evaluasi berkala penting sebagai baseline penyempurnaan program.