DPRD Bali Tanggapi Penurunan PAD dan Ketergantungan pada Sektor Pariwisaja dalam RAPBD Bali 2027

DENPASAR - Empat fraksi di DPRD Bali menanggapi penurunan pendapatan daerah, ketergantungan sektor pariwisata, hingga minimnya alokasi belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bali 2027.

"Fraksi tentunya tidak langsung menganggap penurunan atau kenaikan nominal antara APBD 2026 dan RAPBD 2027 sebagai persoalan sebelum membandingkan klasifikasi, asumsi pendapatan, dan komponen pembiayaannya secara sepadan," ucap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Ni Kadek Darmini di Denpasar, Senin (26/10).

PDIP mencermati Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD Bali 2027 yang direncanakan lebih dari Rp4,5 triliun, sementara target belanja daerah dirancang lebih dari Rp6,1 triliun tetapi alokasi belanja modalnya hanya sekitar Rp337 miliar.

Dewan mempertanyakan apakah ruang fiskal yang tersedia sudah cukup untuk membiayai kebutuhan mendesak seperti peningkatan infrastruktur air, irigasi, pelayanan kesehatan, penanganan sampah, hingga solusi kemacetan di Bali.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menjamin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara merata," ujar Kadek Darmini.

Selanjutnya Fraksi Gerindra-PSI menyoroti gambaran umum makro ekonomi Bali 2027 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,60 persen hingga 6,40 persen serta angka kemiskinan yang tergolong rendah secara nasional.

"Walaupun jika bicara angka, terlihat sudah bagus, seperti kemiskinan terendah, pengangguran terendah, secara makro, semuanya bagus, namun satu hal yang mesti menjadi perhatian kita adalah bahwa di balik itu ada hal yang harus kita jawab, yaitu ekonomi belum merata," kata Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Gede Harja Astawa.

Gerindra-PSI juga mempertanyakan penurunan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar 12,78 persen akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat hingga hampir 50 persen, serta meminta kepastian target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp600 miliar.

Selain itu, fraksi tersebut mendesak pemerintah provinsi memperhatikan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 sebesar Rp3,2 juta dibanding estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja yang mencapai Rp5,2 juta.

"Fraksi Gerindra-PSI menegaskan bahwa sikap kritis kami bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan wujud tanggung jawab untuk memastikan APBD Provinsi Bali Tahun 2027 benar-benar berpihak kepada rakyat," tutur Harja Astawa.

Dari sudut pandang Fraksi Golkar, kualitas pertumbuhan ekonomi Bali dinilai belum menggembirakan karena masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan seperti Badung dan Denpasar, sedangkan daerah Bali Barat, Utara, dan Timur tertinggal.

"Mencermati pertumbuhan ekonomi tersebut, Fraksi Golkar menilai kualitas pertumbuhan ekonomi Bali belum menggembirakan karena masih jomplang dan hanya terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan," kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali I Wayan Gunawan.

Golkar mengkritik porsi Belanja Modal RAPBD Bali 2027 yang hanya sebesar Rp337 miliar atau 5,5 persen dari total belanja, sementara Belanja Operasi birokrasi menyedot anggaran hingga Rp4,8 triliun lebih.

Guna mengatasi masalah struktural tersebut, Golkar mengusulkan pemotongan Belanja Operasi sebesar 10 hingga 15 persen untuk dialihkan ke Belanja Modal, reformasi asimetris Dana Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran (PHR), serta penyelesaian proyek infrastruktur trans-Bali.

"Bagi masyarakat Bali, penguatan permodalan ini sangat diharapkan mampu memperluas daya jangkau penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan produktif berbunga rendah," kata Wayan Gunawan menanggapi rencana penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada PT Bank BPD Bali.

Sementara itu Fraksi Demokrat-Nasdem menyoroti penurunan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2027 dari Rp6,5 triliun pada 2026 menjadi Rp5,7 triliun.