Kebebasan Pers Terancam, Ribuan Warga Ceko Protes Pemerintah

Prague – Ribuan orang berkumpul di Praha pada Minggu (25/10) untuk memprotes rencana perubahan sistem pendanaan televisi dan radio publik. Mereka menuding pemerintah berupaya membungkam kebebasan pers.

Majelis rendah parlemen Ceko pada Sabtu (24/10) menyetujui percepatan pembahasan rancangan undang-undang yang akan menghapus biaya lisensi media publik dan menggantinya dengan alokasi langsung dari anggaran negara.

Rancangan undang-undang tersebut didukung koalisi pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Andrej Babis dan mencakup dua partai sayap kanan jauh. Namun, aturan itu masih harus mendapat persetujuan majelis tinggi sebelum dapat diberlakukan.

Rencana tersebut menuai kritik dari pihak oposisi yang berjanji akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

Di Alun-Alun Kota Tua Praha, seorang pengunjuk rasa bernama Petr Cekal, mahasiswa arsitektur berusia 26 tahun, mengatakan para politikus "ingin membatasi kebebasan pers", sesuatu yang menurutnya "cukup mengkhawatirkan".

Milan Kotal, 94 tahun, mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, telah terjadi dua kali pengambilalihan televisi di Praha oleh negara.

"Pertama oleh Nazi selama perang, kemudian oleh kaum Komunis hingga 1989," ujarnya.

"Hari ini, pemerintah membiarkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak dapat kami terima," kata Kotal.

Berdasarkan usulan reformasi tersebut, anggaran televisi dan radio negara diperkirakan dipangkas sekitar 15 persen.

Uni Penyiaran Eropa (European Broadcasting Union), Federasi Jurnalis Eropa (European Federation of Journalists), Reporters Without Borders, dan Institut Pers Internasional (International Press Institute) termasuk organisasi yang mengkritik rencana tersebut.

"Masa depan negara ini untuk beberapa dekade mendatang sedang dipertaruhkan. Pemerintah sedang menguji sejauh mana mereka dapat melangkah," kata penyelenggara aksi dalam seruan demonstrasi mereka.

Aksi unjuk rasa yang lebih besar dijadwalkan berlangsung di Praha pada 15 November.