ADBI Ingatkan RI, UKM Formal Jangan Cuma Jadi Target

JAKARTA – Dekan sekaligus CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro menyoroti banyaknya usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor informal sehingga Indonesia perlu mendorong transformasi usaha ke sektor formal guna memperkuat perekonomian.

Bambang mengatakan, sektor informal memang dapat menjadi penyangga perekonomian ketika terjadi krisis. Namun, ketergantungan pada sektor tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang, sehingga Indonesia perlu mendorong UKM beralih ke sektor formal agar perekonomian dapat berkembang lebih kuat.

“Yang perlu kita bangun (untuk UKM) adalah peningkatan dari sektor informal menuju sektor formal,” kata Bambang dalam Kadin Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta, Senin (26/10).

Menurutnya, Indonesia dapat mempelajari strategi industrialisasi Jepang dan Korea Selatan yang tidak hanya mengandalkan konglomerasi besar, tetapi juga memperkuat peran UKM.

Di Korea Selatan, pemerintah memberikan kebijakan industri, insentif, dan dukungan kepada konglomerasi, seperti Samsung dan Hyundai, dengan tenggat waktu serta persyaratan yang jelas.

Namun, jelas Bambang, proteksi pemerintah tidak boleh diberikan tanpa batas waktu. Setelah memperoleh perlindungan untuk mengembangkan industri dan menguasai pasar domestik, perusahaan harus mampu bersaing di pasar global melalui kegiatan ekspor.

Ia menekankan, perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi yang dikembangkan pihak lain untuk memenangkan persaingan global. Inovasi menjadi kunci untuk menantang pemain yang telah lebih dahulu menguasai pasar. Hal tersebut tercermin dari besarnya investasi Korea Selatan dalam riset dan pengembangan (research and development/R&D).

Bambang juga mengingatkan, kegiatan R&D sebaiknya tidak hanya bertumpu pada lembaga penelitian pemerintah atau birokrasi, tetapi juga ditempatkan di perusahaan industri agar inovasi dapat langsung mendukung pengembangan produk dan daya saing usaha.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan UKM terlibat dalam proses industrialisasi. Ia mencontohkan, pemerintah Jepang dan Korea Selatan membangun rantai pasok (supply chain) yang menghubungkan perusahaan besar dengan UKM, sehingga usaha kecil dapat menjadi pemasok komponen bagi industri elektronik, otomotif, dan sektor manufaktur lainnya.

“Pada akhirnya, UKM tersebut menjadi pemasok komponen untuk Samsung, pemasok untuk industri otomotif Hyundai, industri elektronik, dan sektor industri lainnya. Mereka memulainya dari skala UKM,” jelas dia.

Keterlibatan UKM dalam rantai pasok tersebut, imbuh Bambang, tidak cukup hanya melalui pemberian kontrak dari perusahaan besar. Pemerintah juga perlu melatih pelaku UKM agar memahami proses manufaktur dan menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar industri.

“Pemahaman mengenai teknologi bagi UKM ini sangat krusial di Jepang dan Korea, sehingga mereka benar-benar layak menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Begitulah caranya UKM bertransformasi menjadi tulang punggung perekonomian,” kata Bambang.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya etika bisnis dalam menjaga keberlangsungan UKM. Menurutnya, perusahaan besar perlu berfokus pada bisnis utama dan tidak mengambil alih pasar yang semestinya dapat menjadi ruang usaha bagi UKM.

Bambang mencontohkan, perusahaan besar di Jepang seperti Sumitomo atau Mitsubishi tidak harus merambah bisnis restoran sushi meskipun usaha tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Sebaliknya, perusahaan besar dapat berfokus pada industri berat dan manufaktur, sementara UKM mengembangkan usaha di sektor jasa, termasuk kuliner.

Ia menilai, Indonesia masih perlu memperkuat etika bisnis agar konglomerasi besar tidak berhadapan langsung dengan UKM dalam persaingan yang tidak seimbang. Menurut Bambang, pembagian ruang usaha yang lebih proporsional dapat membantu UKM berkembang tanpa harus menghadapi persaingan langsung dengan perusahaan bermodal besar.

“Saya rasa ini adalah area di mana Indonesia masih perlu menyelaraskan dan mematangkan etika bisnisnya, demi memastikan tidak ada persaingan langsung secara head-to-head antara satu konglomerasi raksasa melawan UKM, misalnya di bisnis kuliner atau F&B. Menurut saya hal itu tidak adil, terutama bagi para pelaku UKM,” kata Bambang.