Susul Prancis, Austria Diguncang Demo Dana Pendidikan

JENEWA - Sekitar 50.000 orang turun ke jalan-jalan di Wina, ibu kota Austria, Jumat (23/10), untuk memprotes pemotongan anggaran pendidikan.

Demonstrasi di Wina tersebut sebelumnya telah diumumkan oleh penyelenggaranya, Persatuan Mahasiswa Nasional Austria (OH), melalui siaran pers.

"Pemerintah federal telah mengumumkan anggaran sebesar 16 miliar euro (Rp322 triliun) untuk universitas-universitas selama periode 2028 hingga 2030," ungkap pernyataan tersebut.

"Namun, menurut perkiraan Konferensi Universitas, setidaknya dibutuhkan 18 miliar euro (Rp362,2 triliun) hanya untuk mengimbangi dampak inflasi," tambahnya.

Aksi unjuk rasa dimulai pada pukul 15.00 (20.00 WIB) di depan gedung utama Universitas Teknologi Wina dengan mengusung slogan "Siaga Merah - #SelamatkanUniversitas!".

Menurut Persatuan Mahasiswa Nasional Austria, aksi itu tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa dan staf dari berbagai universitas di Wina, tetapi juga oleh anggota komunitas akademis dari negara bagian federal lainnya.

Selain itu, Serikat Layanan Publik turut menyediakan transportasi bagi staf universitas dan dokter yang berasal dari berbagai kota universitas.

Ketua OH, Viktoria Kudrna, menyampaikan kepada media lokal sebelum acara dimulai bahwa tujuan demonstrasi itu adalah untuk menunjukkan perlawanan.

Dia mengatakan bahwa masih ada harapan agar pemerintah bersedia meningkatkan anggaran tersebut.

Akan tetapi, di tingkat pemerintah federal, jumlah anggaran tersebut dianggap sudah final menyusul kesepakatan yang dicapai oleh para pejabat tinggi pemerintah pada Sabtu.

Persatuan Mahasiswa Nasional Austria memperingatkan bahwa pemotongan anggaran itu dapat mengurangi ragam program akademik, melemahkan layanan pendukung bagi mahasiswa, serta memperburuk kondisi ketenagakerjaan.

Kudrna menambahkan bahwa para mahasiswa sudah mulai merasakan dampaknya.

Sebagai contoh, di Universitas Teknologi Wina, jam operasional perpustakaan telah dikurangi. Bahkan sejak pertengahan Juni, rektor universitas tersebut, Jens Schneider, telah memberlakukan kebijakan pembekuan sementara untuk pembukaan lowongan pekerjaan baru sebagai langkah antisipasi.

Aksi protes itu mendapatkan dukungan resmi dari pihak administrasi universitas, yang antara lain diwujudkan dengan memberikan izin kepada mahasiswa dan staf untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan atau pekerjaan agar dapat berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut. Ant